BANDUNG, HR – Pemprov Jabar diminta untuk mengkaji ulang Bantuan Provinsi (Banprov) dengan bentuk pemberian Bantuan Non Tunai (BNT) berupa pemberian barang sembako pada masyarakat terdampak Covid-19, dan menggantinya dengan bantuan langsung tunai (BLT), Bantuan Provinsi Jabar akan lebih efisien dengan menggunakan sistem BLT karena bisa menghemat anggaran operasional pengiriman yang mencapai ratusan miliar.
Demikian disampaikan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Ade Kaca kepada wartawan di Bandung. Rabu (9/06/2020).
“Anggaran bantuan sembako mencapai Rp 10,4 Triliun ditambah dengan biaya operasional pengiriman mencapai ratusan miliar,” katanya.
Penerima bantuan akan lebih besar dibandingkan dengan bantuan non tunai yang saat ini berjalan. “Kalau dengan BLT, jelas akan lebih banyak lagi penerima bantuannya, serta akan terjadi perputaran uang di daerah, baik Kabupaten dan Desa,” ujar Ade.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat. Abdul hadi widjaya juga meminta Pemprov Jabar melakukan kajian ulang terkait penyaluran bantuan dengan sistem non tunai. Karena banyak resiko yang harus diperhatikan termasuk nantinya terkait audit penggunaan anggaran. Resiko non tunai sangat besar apalagi hilangnya satu komoditi, dampaknya akan menghambat pendistribusian.
“Banyak resikonya jika penyaluran ditunda-tunda menunggu komoditi yang hilang ada lagi. Jangan sampai barang yang siap distribusi menjadi menumpuk. Nah kan kasian juga masyarakat,” sebutnya.
Abdul Hadi mengingatkan, guna mengantisipasi lambatnya penyaluran bantuan sembako yang menumpuk di gudang bulog, sebaiknya dan bisa saja barang yang gak ada di kompensasi. Karena dalam komoditi yang diberikan pada masyarakat terdapat komoditi yang usianya pendek dan rentan membusuk, misalnya telur tidak bisa disimpan lebih 14 hari.
Bantuan Langsung Tunai (BLT), “justru akan mempermudah serta bisa membantu meningkatkan perekonomian daerah. Dalam satu desa saja bisa puluhan juta perputaran uangnya jika menggunakan sistem BLT,”pungkasnya. horaz