FPD Inspektorat Kota Sukabumi: Mengawal dan Mengawasi Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

SUKABUMI, HR – Forum Perangkat Daerah (FPD) Inspektorat Kota Sukabumi dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, di Aula Pertemuan Inspektorat Kota Sukabumi. Senin, 24 Februari 2025.

Mengusung tema Peningkatan Peran APIP untuk Memantapkan Pembangunan Kota Sukabumi yang Inklusif dan Berkelanjutan, forum ini dihadiri oleh para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pemangku kepentingan terkait.

Dalam laporannya, Inspektur Kota Sukabumi, Een Rukmini, menyampaikan bahwa forum ini bertujuan untuk mengharmonisasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

“Penyelarasan ini penting, mengingat program pembangunan ke depan harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan menjadi pedoman politik bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi periode 2025-2030,” ujar Een.

Inspektorat Kota Sukabumi memiliki tugas utama dalam pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program yang dijalankan. Inspektorat juga berperan sebagai mitra dalam implementasi delapan area pengawasan yang menjadi indikator penting dalam evaluasi kinerja Pemerintah Daerah.

Salah satu area pengawasan yang ditekankan adalah perencanaan program pembangunan. Inspektorat memastikan bahwa dokumen perencanaan yang disusun oleh perangkat Daerah memenuhi standar dan tahapan yang telah ditetapkan.

Selain itu, dalam bidang penganggaran, Inspektorat melakukan review terhadap usulan program DPRD serta pengawasan terhadap hibah dan bantuan sosial agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Di bidang manajemen ASN, Inspektorat turut mengawasi tahapan promosi, mutasi, dan rotasi pegawai agar berjalan secara transparan dan sesuai prosedur,” lanjutnya.

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) juga menjadi perhatian, terutama dalam hal pencatatan aset yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghindari potensi penyalahgunaan.

Optimalisasi pendapatan daerah menjadi salah satu tantangan utama yang dibahas dalam forum ini. Inspektorat memiliki peran dalam meninjau efisiensi pajak daerah serta memastikan bahwa seluruh sumber pendapatan daerah dapat dikelola dengan optimal. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan.

Dalam pelayanan publik, Inspektorat mengawasi kinerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di sektor pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, serta perizinan. Standar pelayanan publik harus terus ditingkatkan agar masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari program-program yang dijalankan oleh Pemerintah.

Selain pengawasan reguler, Inspektorat juga melakukan penguatan terhadap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hal ini mencakup pendampingan, audit berkala, serta evaluasi terhadap implementasi kebijakan di setiap OPD. Audit yang dilakukan tidak hanya bersifat pasca-kegiatan, tetapi juga diterapkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan

Masyarakat juga diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam pengawasan melalui portal pengaduan yang telah disediakan oleh Inspektorat. Dengan sistem ini, warga dapat melaporkan dugaan penyalahgunaan yang terjadi di lingkungan pemerintahan.

Inspektorat juga telah memiliki tim bersertifikasi dalam melakukan investigasi dan perhitungan kerugian negara, yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menegaskan pentingnya peran Inspektorat dalam mengawal pembangunan dan kebijakan daerah. Pemerintah Kota Sukabumi memiliki 19 program unggulan yang dikelompokkan menjadi 14 prioritas utama. Salah satunya adalah penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) guna meningkatkan kualitas tenaga kerja dan vokasi di daerah.

Selain itu, optimalisasi peran masyarakat juga menjadi perhatian utama. Wakil Wali Kota menekankan bahwa fondasi utama dalam pembangunan adalah agama dan pendidikan, sehingga perhatian terhadap guru ngaji perlu ditingkatkan.

“Pemerintah Kota Sukabumi juga berupaya untuk memberikan bantuan dana bergulir bagi setiap RT guna mendorong pembangunan berbasis komunitas,” kata Bobby.

Program inovatif seperti NGOPI (Ngobrol Pagi Inspiratif) dihadirkan untuk memperkuat kedekatan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui program ini, pemerintah dapat lebih memahami aspirasi warga serta mencari solusi yang lebih efektif dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Wakil Wali Kota menambahkan, “Tantangan terbesar bagi Kota Sukabumi saat ini adalah peningkatan PAD. Efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjadi langkah strategis dalam mencapai target tersebut.”

Pemerintah dan seluruh perangkat daerah diminta untuk bekerja sama dalam meningkatkan pendapatan daerah demi keberlanjutan pembangunan yang lebih baik.

Dengan adanya FPD Inspektorat ini, Bobby berharap peran pengawasan internal pemerintah dapat semakin kuat dan efektif dalam memastikan pembangunan Kota Sukabumi yang inklusif dan berkelanjutan.

Seluruh OPD dan pemangku kepentingan diharapkan dapat bersinergi dalam merealisasikan visi dan misi pembangunan yang telah dicanangkan untuk tahun-tahun mendatang. ida