Forum RT di RW 16 Kapuk Desak Pemko Jakbar Bangun Drainase

oleh -1.8K views
oleh
Salurah di wilayah RT 007 yang selalu meluap walaupun tidak hujan.

JAKARTA, HR – Dalam rangka mempererat silahturahmi antar pengurus RW dengan pengurus RT di wilayah RW 16 Kapuk Kecamatan Cengkareng, secara rutin digelar pertemuan Forum RT. RW 16 Kapuk yang dikenal sebagai RW terkumuh di Pemprov DKI Jakarta ini, terdiri dari 25 Rukun Tetangga, dan melalui Forum RT diharapkan dapat menyatukan visi misi pembangunan agar kesan kumuh tidak melekat lagi di wilayah RW 16.

Saluran mati di Jalan H Tabar di wilayah RT 007/16 Kapuk.

Di Forum RT di RW 16 Kapuk, seluruh pengurus RT dapat memberikan kritikan dan saran kepada narasumber, yang tujuannya agar pembangunan di wilayah RW 16 Kapuk dilakukan berdasarkan skala prioritas. Umumnya, di tiap pertemuan, narasumber yang dihadirkan adalah pengurus RW 16 Kapuk.

Di bulan Februari 2018 ini, Minggu (11/2), Forum RT di RW 16 Kapuk digelar di wilayah RT 007 yang diketuai H Azhari, yang juga merangkap sebagai Ketua Forum RT di RW 16 Kapuk.

Pada pertemuan tersebut, dihadiri oleh Ketua RW 16 Kapuk, H Poniman, pengurus RW diantaranya Jumadi, Sabarno dan lainnya, juga Ketua PKK RW 16 Hj Mariati, serta seluruh jajaran pengurus RT 1 sampai RT 25.

Ketua RT 007 yang juga Ketua Forum RT di RW 16 Kapuk, H Azhari, mengatakan, bahwa setiap pengurus RT dan RW harus membuka mata dan hati agar pembangunan di wilayah RW 16 terlaksana dengan merata dan berdasarkan skala prioritas.

H Azhari menyesalkan bahwa pengajuan musrenbang tingkat RT 07/ RW 16 yang memprioritaskan pembangunan saluran air/drainase, ternyata tidak masuk dalam musrenbang Kelurahan. Padahal, pihaknya sangat mengharapkan adanya pembangunan drainase di wilayahnya akibat wilayahnya selalu tergenang air akibat banyaknya drainase mati.

“Tidak hujanpun, air meluap. Apalagi hujan? Pasti banjir. Lalu, kenapa pengajuan musrenbang kita tidak masuk dalam musrenbang Kelurahan ? Ada apa? Kenapa diprioritaskan pembangunan drainase di wilayah RT 06 yang tidak ada pembuangannya? Padahal, lokasi rencana pembangunan drainase di wilayah RT 06, letaknya berseberangan dengan RT 07. Kenapa RT 07 yang memiliki pembuangan airnya, malah tidak masuk rencana ? Kan, aneh ?” ujar Ketua Forum RT di RW 16 Kapuk, H Azhari yang juga Ketua RT 007 ini kepada HR.

(Atas): Narasumber kegiatan Forum RT di RW 016 Kapuk, diantaranya Ketua Forum RT dan jajarannya, serta Ketua RW dan jajarannya. (Bawah): Para pengurus RT dan tokoh masyarakat.

Begitu juga dengan keterangan dari Sekretaris RT 07, Nursoleh, menjelaskan bahwa wilayah RT 007 sangat membutuhkan drainase di jalan utama, mulai dari Pasar Dangdut, Jalan H Tabar, Jalan Assabar III.

“Setiap tahun kami (RT 007) selalu mengajukan hasil musrenbang RT ke RW. Hasil itu diantaranya permohonan pembangunan drainase. Namun hingga kini, permohonan tersebut tidak pernah terealisasi. Apakah kami lagi yang mendesak Lurah hingga Camat?” ujar Nursoleh.

Sementara, Ketua RW 016, H Poniman, menjelaskan, bahwa pengukuran yang dilakukan Sudin Tata Air Jakbar, baru-baru ini, di wilayah RW 16 adalah untuk realisasi tahun anggaran 2019. Begitu juga dengan Staf Pembangunan RW 16, Subarno Nainggolan, menjelaskan, bahwa saat ini pembangunan drainase di RW 16 dipusatkan di RT 10 dan RT 12, sebagai wilayah pusat air.

Sayangnya, Forum RT tersebut tidak dihadiri LMK RW 16, Erla Wibowo SH, yang berhalangan hadir. Padahal, para pengurus RT khususnya RT 007 ingin mempertanyakan kinerja LMK RW 16 dalam hal memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Perlu diketahui, bahwa RW 16 Kapuk Kecamatan Cengkareng, sudah dikenal khalayak luas sebagai wilayah terkumuh di DKI Jakarta. Karena image negatif yang melekat itu, seharusnya Pemprov DKI melalui Pemko Jakbar lebih memprioritaskan pembangunan di wilayah RW 16.

Minimnya pembangunan sarana dan prasarana seperti saluran dan jalan di wilayah RW 16, menyiratkan bahwa Pemko Jakbar beserta Camat dan Lurah terlihat lebih bangga dengan status kumuh di wilayah kerjanya.

“Seharusnya kita malu bila dikatakan RW 16 Kapuk adalah wilayah kumuh di Pemprov DKI Jakarta,” tegas H Azhari. kornel

Tinggalkan Balasan