SUKABUMI, HR – Forum Aktivis Demokrasi melakukan audensi ke DPRD Kabupaten Sukabumi, diterima langsung oleh Anggota DPRD Badri Suhemdi dari Fraksi Demokrat, terkait dengan adanya penyalahgunaan atau pencurian obat di Depo RSUD Palabuhanratu.
“Sangat mengapresiasi mereka yang sangat peduli terhadap pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit, dimana mereka mendapatkan temuan kaitan adanya indikasi temuan ataupun pencurian obat yang ada di depot rumah sakit Palabuhanratu itu atas dasar temuan dari BPK,” ujar Badri Suhendi kepada awak media (06/08/2020).
Lanjut dirinya mengatakan, berdasarkan informasi yang disampaikan Fordem, Obat obatan yang hilang ini di indikasikan obat obatan yang harus sesuai resep dokter.
Menurutnya ini penekanan kepada DPRD untuk lebih memberikan suatu perhatian yang khusus dan serius kepada Rumah Sakit, baik pelayanan, ketersediaan obat, rasa tanggung jawab dari semua petugas di rumah sakit, sehingga tidak terjadi atau terulang kembali hal yang serupa.
“Kerugian negaranya Rp 14 juta, dan pihak rumah sakit sudah melakukan langkah langkah pengembalian terhadap kerugian negara tersebut namun dalam persoalan ini Fordem lebih mengedepankan terhadap bahaya penyalahgunaan obat obatan ini, obat ini hilang dan pihak rumah sakit memang sudah melapor kepada kepolisian, secara hukum sudah di tangani,” tuturnya.
“Namun Fordem menggaris bawahi kalau memang ini tidak ada pengawasan yang baik bukan hal yang mustahil ini bisa terjadi terulang kembali,” ucapnya.
Masih kata Badri, Sebagai pengawasan nanti komisi IV yang membidangi kesehatan akan mengambil langkah investigasi terhadap rumah sakit untuk tindak lanjut persoalan ini sudah menempuh cara apa, penataan, pembenahan seperti apa, pengamanan intalasi obat yang ada di RS ini seperti apa, sehingga tidak terjadi atau terulang kembali.
“Intinya DPRD siap menerima aspirasi karena mereka mengamanahkan untuk bagaimana DPRD mengawal, saya yang menerima audensi ini tentu akan menindaklanjuti.
Nanti akan diinformasikan kembali ke Fordem nantinya agar ada kordinasi yang baik,” pungkasnya.
Dilokasi yang sama Ketua Forum Aktivis Demokrasi, Roy Tahsin mengatakan, Fordem mengetahui adanya obat yang hilang itu dari berkas BPK disitu dijelaskan jenisnya secara rinci salah satunya ada morfin injeksi dan lainnya.
“Tadi kita menyampaikan ke DPRD terkait dengan temuan BPK kaitan hilangnya sejumlah obat di Rumah sakit Palabuhanratu, tapi sebenarnya kita tidak persoalkan dengan temuan BPKnya itu karena kerugiannya hanya Rp 14 jutaan,” ucapnya.
“Kita persoalkan adalah obat-obatan yang hilang itu jenis narkotika golongan dua. Nah kalau obat-obatan itu diduga di curi oleh oknum pegawai, maka ini kan sudah jelas bakal terjerat hukuman,” tuturnya.
Lanjut dirinya mengatakan, Kasus ini terjadi tahun 2019 tapi sejauh ini progresnya belum ada, makanya Fordem minta ke pihak DPRD yang di terima Badri Suhemdi yang mendapatkan mandat langsung dari ketua.
“Kami selaku kordem medelegasikan kasus ini kepada DPRD, kami berharap bisa dikawal sampai tuntas,” tandasnya. ida
