BANDUNG, HR – Meski besaran Volume APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 ini mencapai angka Rp 46 Triliun cukup besar, tetapi dalam realisasinya ternyata besaran anggaran belanja selalu jauh lebih besar dari anggaran pendapatan, tahun ini APBD Provinsi Jawa Barat mengalami Defisit anggaran hingga Rp 4,4 Triliun. Defisit APBD Jawa Barat ini tak terselesaikan dan selalu terjadi dari tahun ke tahun.
Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat Drs. H. Daddy Rohanady dalam sebuah wawancara dengan HR menyatakan. “Fiscal gap yang menganga begitu besar ini menjadi penghalang,” ujar Daddy di Bandung, Selasa (21/04/2020).
Penghalang keinginan membangun yang begitu besar, yang pastimembutuhkan dana yang tidak sedikit pula. Sementara disisi lain kemampuan fiscal yang ada masih sangat terbatas.
“Sebut saja, meski tampaknya volume APBD Jabar tahun 2020 cukup besar, ternyata dari total APBD sekitar Rp. 46 Triliunan itu, Penghasilan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat, hanya dikisaran Rp 25 Triliun lebih. Jabar masih mengandalkan dana perimbangan hingga sekitar Rp 16 Triliun,” urai Daddy.
Akibatnya usulan pembangunan dari kabupaten kota, yang salah satunya jalurnya adalah melalui musyawarahperencanaan pembangunan (musrenbang). Yang kemudian akan dimasukkan ke Bappeda untuk disampaikan dalam musrenbang provinsi.
“Sayangnya, kita kerap kali dihadapkan pada situasi yang suka tidak suka, mau tidak mau harus diterima. Fiscal gap yang menganga begitu besar menjadi penghalang. Keinginan membangun yang begitu besar pastimembutuhkan dana yang tidak sedikit. Sementara itu disisi lain kemampuan fiscal yang ada masih sangat terbatas,” pungkas Wakil Masyarakat Kabupaten dan Kota Cirebon serta Kabupaten Indramayu di DPRD Provinsi Jabar. horaz
