HUMBAHAS, HR – Dua kali unggahan Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Yunita Rebekka Marbun, di akun resmi media sosialnya tentang kedatangan Menteri Koordinator Pangan, Dr. (HC) Zulkifli Hasan, menarik perhatian publik. Unggahan pertama menegaskan bahwa undangan Menko Pangan adalah atas inisiatif Wabup sendiri untuk peresmian dapur MBG SPPG Yayasan Parhobas Sirisi-risi, sementara unggahan kedua menekankan kembali undangan resmi telah dikirim sejak Agustus dan menyinggung insiden oknum yang sempat mengganggu jalannya acara.
Kedua unggahan juga menyoroti prosesi peresmian, kunjungan ke fasilitas dapur produksi SPPG, serta penandatanganan kerjasama antara Yayasan Parhobas dengan koperasi desa Merah Putih di Kecamatan Pollung dan Kecamatan Lintong Nihuta, termasuk nota kesepahaman untuk pembuatan pabrik tempe/tahu dengan Koperasi Gerakan Swasembada Pangan.
Topik ini menjadi pembahasan di jagat maya, banyak netizens bertanya-tanya, ada apa dengan dinamika komunikasi di internal kepemimpinan daerah ini?
Seorang tokoh marga Marbun mengatakan, “Ada apa Wabup Yunita sampai dua kali menegaskan undangan Menko itu atas inisiasinya? Saya melihat ada indikasi komunikasi yang tersumbat dalam internal kepemimpinan kita di Humbang Hasundutan. Ini baru tahun pertama memimpin, biasanya kalau pun ada perbedaan itu terlihat di tahun-tahun terakhir. Kita harapkan kolaborasi tetap terjaga agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik.” ujarnya.
Fenomena ini menjadi sorotan publik, karena cara komunikasi internal akan menentukan seberapa efektif program pembangunan dan layanan publik dapat dijalankan. Dua kali penegasan undangan yang sama menimbulkan pertanyaan: apakah ada dinamika internal yang perlu dikelola lebih transparan?
Dalam perspektif politik lokal, ketegangan internal, meski wajar di awal kepemimpinan, bisa memengaruhi prioritas program, koordinasi perangkat daerah, dan alokasi anggaran. Keberhasilan pembangunan di Humbang Hasundutan tidak hanya bergantung pada kehadiran pejabat pusat, tetapi juga kemampuan para pemimpin daerah menavigasi komunikasi dan kolaborasi internal.
Sorotan dua unggahan Wabup ini menjadi pengingat bahwa kepemimpinan yang efektif bukan hanya soal agenda dan peresmian, tetapi bagaimana komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi internal dijaga dengan baik. Tahun pertama kepemimpinan adalah fase penyesuaian, dan publik berharap sinergi internal mampu memastikan kebijakan berjalan lancar, membangun kepercayaan, meneguhkan harapan masyarakat Humbang Hasundutan, dan agar mampu memenuhi janji politik saat kampanye. sihar.lg
