MEDAN, HR – Dosen Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Dr. Alpi Sahari, SH, M.Hum, menegaskan kemandirian Polri sebagai amanat konstitusi hasil reformasi. Ia menyampaikan pandangan itu saat diminta tanggapan terkait wacana pengintegrasian Polri ke institusi lain, Sabtu (21/9).
Menurut Dr. Alpi, perubahan UUD 1945 pascareformasi menegaskan posisi Polri sebagai institusi mandiri. Ia menekankan, Polri tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga keamanan dalam negeri. “Kemandirian Polri menjadi pilar konstitusi sekaligus fondasi reformasi,” tegasnya.
Ia menolak gagasan yang menempatkan Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri. “Polri harus bekerja profesional tanpa intervensi politik. Upaya mengubah kemandirian Polri sama saja dengan melanggar UUD 1945,” ujarnya.
Dr. Alpi menjelaskan bahwa UUD 1945, TAP MPR No. VI/MPR/2000, dan TAP MPR No. VII/MPR/2000 sudah menegaskan tugas Polri. Tugas itu meliputi menjaga kamtibmas, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat.
Ia juga menyoroti ancaman terhadap institusi Polri. Menurutnya, penyebaran kebencian kepada Polri masuk kategori tindak pidana. Hal ini sesuai Pasal 207 KUHP dan Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya profesionalisme dan akuntabilitas Polri. “Keberhasilan Polri menjaga keamanan nasional akan menentukan stabilitas negara dan tingkat kepercayaan publik. Polri harus tampil sebagai pilar demokrasi sekaligus institusi pelayanan publik yang kuat,” jelasnya.
Ia menutup dengan penegasan bahwa kemandirian Polri adalah hasil reformasi yang wajib dijaga. “Dengan sinergi, profesionalisme, dan akuntabilitas, Polri dapat mewujudkan masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera,” pungkasnya. lintong
