PANGKALPINANG,HR – Ketua Pansus Tata Niaga dan Tata Kelola Pertimahan DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung (Babel) mengatakan, bahwa Pansus tata niaga dan tata kelola timah bentuknya hanya mencari rekomendasi untuk ditindak lanjuti Pemerintah.
Hal itu disampaikan Taufik Rizani di gedung DPRD Provinsi Babel kepada sejumlah media saat diwawancarai seputar kewenangan Pansus Tata Niaga dan Kelola Timah.
“Nah kita harapkan dari Pansus ini tentu tiga hal yang harus kita hasilkan. Pertama dari sisi ekonomi, kedua sosial, dan ketiga adalah lingkungan. Ini sangat penting, karena secara ekonomi kita pingin bahwa kita bisa memberikan rekomendasi dengan Pemerintah Provinsi bagaimana mengangkat Harkat dan Martabat daripada masyarakat Babel secara keseluruhan,” ujar Taufik Rizani, Senin (14/4/25).
“Dengan istilahnya sumber daya alam yang sangat luar biasa. Kita harapkan bahwa seluruh stakeholder ini selalu siap untuk bekerja sama. Dalam rangka bagaimana kita meningkatkan ekonominya,” sambung Taufik.
Dikatakan Taufik, dengan Pansus ini pihaknya berharap bahwa sumber daya timah bukan hanya timah saja, tapi bagaimana, 11 mineral ikutan yang ada di timah itu bisa dikelola, kemudian untuk dijadikan salah satu komoditi.
Dalam tata niaga dan tata kelola timah ini, pihaknya berharap OPD-OPD saling berkoordinasi.
“Nah bagaimana misalnya ESDM, walaupun logam ini sudah menjadi kewenangan Pusat namun sampai sejauh mana mereka (ESDM-red) masih memiliki kewenangannya, kemudian pada seluruh OPD yang kita lakukan perencana bagaimana tentang ESDM? Apakah sudah mengeluarkan peraturan tentang ESDM itu seperti yang sudah dilakukan Kepri, peraturan untuk penambang di sana sudah ada,” terang Taufik.
Kemudian lingkungan hidup bagaimana tanggungjawab pengawasan tentang lingkungan seperti yang terjadi di Sukadamai kemaren.“Ini tentu menjadi pemikiran kita bersama-sama,” sebutnya.
Selanjutnya Taufik mengatakan pihaknya juga akan mengundang PT Timah. Karena dari PT Timah, dikatakannya Pemprov hanya mendapat royalti 3 persen artinya kurang lebih Rp100 miliar.
“Nah, sementara APBD kita hanya 2,2 triliun. Tidak akan mungkin bisa menutupi defisit yang terjadi seperti biasa. Nah, maka kita berharap nanti PT Timah juga kita menginginkan ada kenaikan royalti antara 7-10%” tandasnya.
“Smelter swasta kita undang juga karena begini. Kita sampai saat ini tidak mengetahui RKB yang ada pada Smelter-smelter di Babel. Maka kita akan mintai sampai ke tempat IPR. Itulah bentuk pengawasan kita secara bersama-sama,” pungkasnya. agus priadi
