PANGKALPINANG, HR — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar pertemuan dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Babel, Senin (28/07/25), diruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, terkait persoalan desa yang masuk kawasan hutan dan menimbulkan keresahan para kepala desa atas wilayah kebun masyarakat.
Dalam pertemuan yang dipimpin langsung ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengatakan, siap memperjuangkan aspirasi para Kepala Desa, fokus perjuangan ini diarahkan kepada petani yang tinggal dikawasan hutan, bukan perusahaan. “Yang kita dahulukan rakyat, kalo perusahaan itukan urusan mereka.” jelas Didit.
Lanjut Didit, Kesimpulan rapat hari ini, ada ruang untuk memperjuangkan aspirasi mereka, Alhamdulillah perwakilan dari Kepala Desa hadir di sini untuk memperjuangkan permasalahan-permasalahan yang menjadi keresahan masyarakat,” ujar Didit.
Ditambahkan Didit, isu masuknya lahan kebun warga ke kawasan hutan bukan hanya persoalan desa, tetapi juga menyangkut kebijakan pusat. Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah sebenarnya sudah melakukan sosialisasi, namun terjadi miskomunikasi di lapangan.
Didit mengatakan, bahwa DPRD telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak termasuk Kejaksaan Tinggi dan TNI, untuk menyiapkan langkah advokasi ke tingkat pusat.
“Saya sudah ngobrol dengan Pak Wakajati, dengan Bapak Kolonialisasi Seno, bahwa dua minggu kepala desa diminta untuk mengumpulkan data-data masyarakat yang kebunnya masuk kawasan hutan,” terangnya.
“Data tersebut nantinya akan dibawa dan diperjuangkan ke Kementerian Pertahanan maupun Kejaksaan Agung.” ujar Didit.
“Ini kebijakan pusat, bukan kebijakan daerah. Harapan kita agar nanti pemerintah pusat memberi ruang. Memberi kesempatan kepada petani untuk memanen daripada kebun mereka, walaupun sudah dapat dipalang,” tambahnya.
Menurut Didit, bahwa perjuangan ini bukan untuk membela perusahaan besar yang beroperasi di kawasan tersebut, melainkan murni untuk masyarakat kecil.
Diakhir Sambutannya, Didit mengatakan, Audiensi ini menjadi bentuk nyata keberpihakan DPRD terhadap masyarakat desa dan menjadi langkah awal menuju solusi konkrit terhadap konflik kawasan hutan yang terus terjadi di Bangka Belitung.” jelasnya. agus priadi
