PANGKALPINANG, HR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat bersama pihak eksekutif untuk membahas anggaran pendidikan tahun 2025. Rapat berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, Rabu (28/05/25).
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, menyampaikan sejumlah catatan penting yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi, mulai dari persoalan pendidikan, infrastruktur, hingga status wilayah kepulauan.
Didit mengungkapkan Fakta penting terkait pembiayaan pendidikan, saat ini, Ia menyebutkan, terdapat sekitar 53.000 siswa SMA/SMK di Babel yang memerlukan perhatian serius soal pembiayaan pendidikan.
“Standar nasional menyebutkan bahwa biaya pendidikan per siswa SMA/SMK mencapai Rp4,8 juta per tahun, sedangkan dana BOS hanya mengalokasikan Rp1,8 juta dan APBD hanya mampu menambah Rp800 ribu. Artinya, masih ada kekurangan sekitar Rp2,2 juta per siswa,” ungkap Didit.
Lanjut Didit, dirinya menegaskan pentingnya pemerintah daerah mempersiapkan diri menuju program wajib belajar 12 tahun yang menjadi tanggung jawab APBD.
Iapun menyoroti persoalan keterbatasan daya tampung SMA/SMK negeri. Ia meminta solusi konkret agar tidak terulang kasus seperti di Kecamatan Koba yang sempat menolak siswa karena keterbatasan kapasitas. Selain itu, ia menyinggung tingginya biaya seragam sekolah yang memberatkan calon wali murid dan meminta agar hal ini menjadi perhatian bersama.
Mengenai rencana Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP), Didit meminta agar Dinas Pendidikan berkoordinasi langsung dengan Gubernur Bangka Belitung untuk menyusun konsep yang jelas sebelum dibahas lebih lanjut di DPRD, katanya.
Disisi lain, Didit juga menyinggung persoalan status wilayah Pulau Tujuh, yang saat ini masih menjadi rebutan antara Bangka Belitung dan pihak lain. Ia meminta bagian hukum dan Dinas Kelautan segera membahas status wilayah tersebut agar tidak menjadi konflik berkepanjangan.
Tak hanya itu, Didit juga mengungkapkan realisasi anggaran daerah hingga Mei 2025 baru mencapai 31 persen dari target. Menurut laporan Bappeda, dari total target anggaran Rp700 miliar, baru terealisasi sekitar Rp200 miliar.
Ditempat terpisah, Ketua Fraksi PKS DPRD Babel, Aksan Visyawan, menyarankan agar DPRD menetapkan target kinerja yang jelas, seperti penyelesaian Perda, rekomendasi, dan pembentukan pansus.
“Kalau tidak ada target, kerja dewan bisa tidak terukur. Harus jelas kapan Perda dibahas, berapa lama prosesnya, dan apa saja materi yang digali. Semuanya harus terjadwal agar produktif,” ujarnya.
Aksan juga menyinggung program pemutihan pajak yang perlu dievaluasi, agar tidak justru merugikan daerah. agus priadi
