PANGKALPINANG, HR — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melakukan audiensi bersama Kepala Sekolah SMAN, SMKN, SLBN, se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fokus permasalahan pendidikan dan iuran penyelenggaraan pendidikan, yang berlangsung di ruang Banmus, Rabu (14/5/2025). Dalam rapat tersebut di pimpinan langsung oleh Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya.
Dalam Sambutannya, Didit mengatakan pihak sekolah menyambut baik wacana Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani melarang adanya pungutan Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) yang dilakukan sekolah kepada para siswa.
“Tapi yang dipermasalahkan sekolah bukan IPP nya, melainkan siapa yang membiayai proses pendidikan jika IPP dihapus.” ujar Didit.
“Saat ini hampir 250 tenaga honorer disekolah bergantung pada IPP, jika dihentikan siapa yang membayar gaji mereka, Pihak sekolah tidak mempermasalahkan lagi kalau mereka tidak mengadakan IPP, hanya guru honorer kita sepakat kita suruh pihak terkait seperti Inspektorat, Biro Hukum dan Dinas Pendidikan untuk mengkaji bersama Pj Sekda Babel bisa atau tidak dibayar dengan APBD, kalaupun bisa ya sudah permasalahan ini clear,” lanjut Didit
Namun demikian, Didit menyebutkan tinggal nanti di tahun 2026 mampu tidak APBD membayar operasional sekolah diluar APBN dan APBD.
“Asumsi kita untuk guru honorer dan operasional sekolah itu hampir Rp50 miliar per tahun,” ujarnya.
“Terkait dengan dana Bos itu bukan kewenangan kita itu kewenangan pusat, yang perlu kita bahas nasib 291 orang ini kalau tidak ada IPP bagaimana,” tegas Politisi PDIP ini. Dalam waktu dekat Didit menyampaikan, pihaknya akan membahas permasalahan ini bersama Gubernur Babel Hidayat Arsani.
“Nanti kita akan bahas ini bersama Pak Gubernur formatnya seperti apa, karena ingat kita belum wajib 12 tahun, kalau sudah 12 tahun kita bebas ada peluang,” pungkas Didit.
Sementara itu, Perwakilan Ketua PGRI Babel sekaligus Kepala Sekolah SMKN 3 Pangkalpinang Agus Sugihartono menyampaikan, dimana pihak sekolah menyambut baik atas keputusan Gubernur Babel untuk menghapus IPP.
“Setelah kita koordinasi kita sepakat mendukung visi misi Gubernur untuk memajukan pendidikan,” ungkapnya.
“Nanti akan mencari formula baru, solusi cari menutup anggaran yang diluar IPP akan dicari formulasinya. Mudah-mudahan yang sekian miliar tadi, akan ditutup dengan masukan DPRD dan yang lainnnya,” tambahnya.
“Pertemuan atau audiensi lanjutan tetap ada, karena DPRD dengan pemerintah untuk bertemu untuk ketok palu. Secepatnya, harus ada koordinasi dengan DPRD,” ujar Agus. agus priadi
