CIAMIS, HR – Salah seorang warga Ciamis mendesak Pemerintah Kabupaten Ciamis agar mau dan berani transparan serta professional. Hal itu diungkapkan terkait proses lelang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
Menurut Dena A Kurnia, sepanjang 2017 hingga 2018, pihaknya beserta rekan dari aktifis Forum Kontras sudah mencoba menjajaki bagaimana respon pemerintah daerah mengenai keterbukaan informasi publik, yang mana informasi publik seharusnya tersedia setiap saat di lingkungan pemerintahan. Kali ini informasi yang diminta berkaitan dengan kegiatan lelang proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
Para pejabat dan petugas yang berkaitan dengan lelang proyek jangan menutup-nutupi. Harus berani terbuka untuk melayani kebutuhan informasi publik, agar ada kontrol sosial yang ketat. Petugas lelang harus profesional, harus netral, tidak boleh berada dalam pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan lelang.
Selain itu, kata Dena, kali ini Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan pertanahan (DPUPRP) Kabupaten Ciamis kita minta dokumen tersebut. Jika setelah memberikan surat keberatan tidak ada respon, akan Kami laporkan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Jabar,” ujarnya.
Dena juga menambahkan, alasannya meminta informasi tersebut karena banyak aduan dari pihak masyarakat terkait berbagai pembangunan yang sedang dilaksanakan, ternyata berdasarkan pantauan di lapangan memang terlihat bahan baku bangunan yang kurang sesuai dengan aturan yang ada.
“Agar lebih jelas bahan baku yang seharusnya dipakai, maka kami meminta informasi tersebut, untuk nanti diselesaikan di Komisi Informasi Jabar. Kalau dibiarkan begitu saja, tanpa ada keterbukaan, apakah kita sebagai masarakat rela Ciamis jadi daerah persekongkolan yang sistemik? Lebih gila lagi ketika indikasi persekongkolan melibatkan banyak pihak dimaknai sebagai sesuatu yang kondusif,” ujar Dena.
Sementara itu di tempat berbeda, Pujitio Sentoso, Inisiator Kontras Ciamis, menyampaikan sudah beberapa Dinas diminta informasi oleh pihaknya, hasilnya boleh dikata nihil. Umumnya SOPD tertutup. Lebih parah lagi ada juga yang benar-benar tidak merespon permohonan informasi publik.
“Mungkin mereka kira main-main. Agar mereka tidak berfikir main-main, sebagai sampel, ada Dinas intansi yang baru-baru ini akan menjalani Sidang Ajudikasi,” ujar Tio, panggilan akrab Pujitio Sentoso.
“Jika secara aturan dan melihat di daerah lainpun, permohonan informasi serupa itu dikabulkan, karena memang informasi tersebut termasuk ke dalam informasi publik. Kalau kami sudah pegang data tersebut, kami akan kaji lebih jauh. Apakah para petugas itu sudah menjalankan wewenangnya sesuai dengan regulasi yang ada, atau sebaliknya. Kita lihat saja nanti, data-data pelengkapnya sudah lumayan banyak,” tandasnya, Kamis (09/8) siang, di Alun-alun Ciamis.
Dari sekian tuntutan yang dipaparkan Forum Kontras dan beberapa orang dari masyarakat, yang paling mendapat penekanan adalah adanya indikasi terjadi persekongkolan yang sistemik, yang tidak hanya melibatkan panitia lelang atau pejabat PNS dengan para kontraktor, tapi juga melibatkan banyak pihak.
“Sewaktu kami beserta aktifis lainnya akan meminta dokumen lelang pembangunan dan pengadaan salah satu Dinas di Kabupaten Ciamis. Karena, sepanjang tahun 2014 hingga 2016 terus mendapatkan anggaran besar untuk pembangunan dan pengadaan. Tetapi, Kantor tersebut selalu saja berbenturan dengan masyarakat akibat pelayanan nya yang kurang baik,” pungkas Tio, Ketua Kontras Ciamis. deden/Koes
