MAJALENGKA, HR – Komitmen dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam menempatkan dari misi perlindungan kepada perempuan dan anak tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tiap tahun serta bentuk kegiatan dan program pengendalian laju jumlah penduduk.
Bupati Majalengka, Karna Sobahi mengatakan, program KB merupakan kebutuhan masyarakat, maka tidak bisa sebagai suplemen dalam program tetapi harus menjadi program prioritas yang utuh.
“Konsekwensinya tentu kebijakan bupati harus berpihak kepada semua lini dalam lingkup kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana,” ujar bupati Karna, Senin (14/6/2021).
Dalam mewujudkan keberhasilannya itu, maka Pemkab Majalengka memberikan perhatian serius, pertama dari segi anggaran. Kemudian pengadaan personil, fasilitas daya dukung berikut kerja sama dengan berbagai unsur untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat agar betul-betul dengan program KB ini merasa butuh, jelas Bupati Karna.
Kemudian, lanjut dia, pihaknya mengakselerasi terobosan MOP (vasektomi) bahwa KB itu tidak hanya identik perempuan tetapi bagi laki-laki juga bisa dilakukan. Terbukti, keberhasilan di Majalengka pun telah berdiri perhimpunan MOP.
Bentuk komitmen lainnya di antaranya tidak hanya bertumpu di satu sektor anggaran saja. Tetapi ribuan tenaga penyuluh KB pun dikerahkan baik di level kabupaten, kecamatan hingga desa untuk membantu pelayanan di Puskesmas, rumah sakit dan klinik swasta.
Ketika komitmen ditetapkan tentunya harus menyeluruh kepada seluruh lini sektor kebijakan di bidang KB. Anggaran pun ditingkatkan, walaupun dalam masa Covid-19, kata bupati.
“Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh masyarakat bahwa KB harus menjadi kebutuhan karena menyangkut kesehatan, bukan hanya membatasi jumlah anak,” imbaunya. lintong
