MAJALENGKA HR – Pemerintah Kabupaten Majalengka akan mensikronkan Program Perintahan Daerah Kab Majalengka Dengan Desa dan Kelurahan Se-Kab Majalengka yang di hadiri para Sekretaris Desa dan Sekretasis Kelurahan di Gedung Graha Majalengka Jumat (25/1).
Hadir pada saat itu Bupati Majalengka, DR H. Karna Sobahi M. M. Pd, di dampingi Wakil Bupati Majalengka, Tarsono D Mardiana, Sekda Ahmad Sodikin dan Asda I Aeron Randi.
Bupati Majalengka DR. H. Karna Sobahi M. M.Pd mengatakan untuk mensosialisasikan program Majalengka Raharja 5 tahun kedepan dengan persepsi yang sama dalam membangun 26 Kecamatan,330 Desa dan 13 Kelurahan, sekdes dan seklur merupakan garda terdepan mewujudkan pembangunan yang adil di merata di Kab. Majalengka.
Tahun 2019 Dana desa dan Kelurahan akan meningkat yang mencapai 1,3 miliar hingga 1,4 miliar tiap Desa dan Kelurahan, di samping itu
Pajak daerah akan di bagi hasil sebanyak 10/% untuk kesejahteraan Desa dan prangkat desa serta sarana dan prasarana ke agamaan yang meliputi kesejahteraan imam Masjid dan guru ngaji,kata Bupati.
Sebagai janji kampanye dan pesan moral dan aspirasi masyarakat majalengka dalam mewujudkan Majalengka Raharja (Relijius Adil Harmonis dan Sejahtera),untuk membangun ke harmonisan dan kebersamaan, ikuti kebijakan,
Pancaran spirit ke agamaan terus di kembangkan.
Di hadapan Ratusan Sekdes dan Puluhan Opd, camat dan Sekretaris Kelurahan Dia juga mengatakan pembangunan di Kab Majalengka harus adil dan rata dengan berpedoman kepada Bagaimana tata kelola Desa yang baik, pengelolaan Keuangan Desa secara benar dan tepat,Struktur organisasi pemerintahan Desa, pengelolaan aset desa, pengelolaan aparat,pengaturan keuangan Desa perlu kesiapan SDM,sekdes dan seklur berperan dalam pengelolaan administrasi sebagai tata kelola dan tata arsitik di Desa,Balai desa rumah kita harus tertata dengan rapih, bersih dan indah.
“Saya dan Wabup akan memonitoring ke seluruh Desa Desa dalam setiap perkembangan Desa serta menampung aspirasi masyarakat Majalengka demi mewujudkan Majalengka Raharja,” tegasnya.
Selanjutnya Wakil Bupati Tarsono D Mardiana menegaskan kembali pengurusan E-KTP dan KK pelayann di permudah dan tidak di pungut biaya, sama halnya dengan Buku paket dan LKS untuk SD dan SMP tidak ada pungutan karena sudah di biayai dari dana BOS,apabila masih ada pungutan baik pengurusan E-KTP, KK dan pungutan pembelian buku untuk SD dan SMP oleh oknum tertentu, pihak aparat Desa bahkan Masyarakat silahkan melaporkannya,tegasnya. lintong situmorang
