JAKARTA, HR – Minimnya transparansi kembali mencuat di lingkungan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) Kota Administrasi Jakarta Barat. Dua proyek pengadaan jasa pelatihan satuan pengamanan (Satpam) dengan total anggaran mencapai Rp600 juta terpantau tertutup dari publik, bahkan sulit diakses informasinya.
Proyek pertama tercatat dengan nomor Rencana Umum Pengadaan (RUP) 56689608, berupa belanja jasa pelatihan Satpam untuk 100 orang peserta, dengan nilai Rp300.000.000. Proyek kedua, dengan kode RUP 56771781, adalah belanja kursus singkat calon Satpam, dengan anggaran yang sama, Rp300.000.000.
Keduanya menggunakan metode pemilihan E-Purchasing. Namun, publik menyoroti minimnya keterbukaan informasi. Siapa perusahaan pelaksana? Bagaimana kriteria penyedia dipilih? Dan apa dasar penetapan metode tersebut? Hingga kini, tak ada jawaban jelas.
Saat dikonfirmasi pada Kamis (31/07/2025) melalui pesan WhatsApp, Kasudin Disnakertrans Jakarta Barat, Jackson Dianrus Sitorus, hanya memberi jawaban singkat, Nanti dihubungi Kepala Seksi yang membidangi, Bang,” kata Jackson singkat.
Akan tetapi, hingga Senin (04/08/2025), baik Kasudin maupun Kepala Seksi terkait tak kunjung memberikan penjelasan. Media yang mencoba meminta keterangan mengenai siapa pelaksana proyek dan bagaimana mekanisme pemilihannya pun tak mendapat respons.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar. Benarkah proses pengadaan ini dilakukan sesuai aturan?. Ataukah ada pihak tertentu yang sudah “dikondisikan” menjadi pelaksana proyek?.
Publik berhak tahu. Anggaran ratusan juta yang bersumber dari uang negara seharusnya dikelola secara transparan. Media masih menunggu jawaban resmi dari pihak Disnakertrans Jakarta Barat. Jika tak kunjung ada keterangan, isu ini akan terus menjadi sorotan. •didit
