LAMSEL, HR — Badan Pusat Statistik (BPS) akan menggelar Sensus Ekonomi 2026 secara serentak pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026 di seluruh Indonesia.
Sensus yang berlangsung setiap 10 tahun ini membawa misi pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar kebijakan pembangunan yang lebih akurat dan tepat sasaran.
Hal ini mengemuka dalam audiensi BPS Lampung Selatan dengan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, di ruang kerja bupati, Selasa (7/4/2026).
Kepala BPS Lampung Selatan, Eko Purnomo, menjelaskan sensus tahun ini memiliki cakupan lebih luas karena mencakup sektor ekonomi dan pertanian.
“Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya mencakup sektor ekonomi, tetapi juga pertanian. Kami juga memperbarui DTSEN yang saat ini dalam pengawasan bersama Dinas Sosial,” ujarnya.
BPS juga menggandeng PLN untuk mengintegrasikan data pelanggan listrik guna meningkatkan akurasi DTSEN.
Eko berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah agar pelaksanaan sensus berjalan optimal.
Menanggapi hal tersebut, Radityo Egi Pratama menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPS, khususnya dalam penyediaan data makro sebagai dasar perumusan kebijakan.
“Saya ingin komunikasi lebih intens dengan BPS, terutama dalam sinkronisasi data makro sebagai acuan kebijakan daerah,” kata Egi.
Ia menegaskan seluruh program pembangunan harus berbasis data dan kondisi riil di lapangan.
“Program harus berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar keinginan,” tegasnya.
Egi juga menyoroti sejumlah tantangan pembangunan, seperti keterkaitan pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja, serta isu kemiskinan dan stunting yang memerlukan penanganan lebih tepat sasaran.
“Terkait kemiskinan, stunting, dan peningkatan IPM, kami membutuhkan pendampingan agar kebijakan lebih efektif,” ujarnya.
Ia mengungkapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung Selatan meningkat 0,9 persen dari 72,15 menjadi 73,10.
Selain itu, Egi mendorong sinergi program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) dengan program Desa Helau untuk memperkuat tata kelola pembangunan berbasis data hingga tingkat desa.
“Kami ingin memastikan setiap anggaran tepat sasaran dan memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat,” pungkasnya. santi
