DENPASAR, HR – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti memberikan sejumlah masukan kepada Gubernur Bali, I Wayan Koster, terkait strategi pengentasan kemiskinan di Bali. Menurutnya, meski persentase kemiskinan Bali termasuk yang terendah secara nasional, ada sejumlah catatan penting yang perlu diperhatikan.
Berdasarkan data statistik pada Maret 2024, tingkat kemiskinan di Prov. Bali mencapai 4 persen. Dari sisi jumlah penduduk miskin di Bali sebanyak 184,43 ribu jiwa, Bali menempati peringkat 26 secara nasional.
Sementara itu, persentase penduduk miskin ekstrem di Bali pada Maret 2024 mencapai 0,36% dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 16,50 ribu jiwa.
“Satu catatan insight kami, kalau mau terus menurunkan tingkat kemiskinan, bapak (gubernur) bisa fokus di kabupaten kota yang jumlah orang miskinnya banyak,” ujar Amalia saat acara Pengukuhan Kepala BPS Prov. Bali di Kantor Gubernur Bali, Kamis (17/4).
Amalia menyarankan agar intervensi difokuskan di tiga daerah, yaitu Buleleng, Karangasem, dan Denpasar. Ketiga wilayah ini menyumbang 49,66 persen dari total penduduk miskin di Bali.
Diketahui menurut data BPS pada Maret 2024, Buleleng menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi se-Bali yaitu 36,55 ribu jiwa. Disusul Karangasem 27,76 ribu jiwa dan Denpasar 27,27 ribu jiwa. Jika ditotal jumlah penduduk miskin di 3 kabupaten kota itu sejumlah 91,58 ribu jiwa.
“Mumpung Buleleng kan daerah asal Bapak (Gubernur Bali), Bapak bisa beri intervensi yang lebih kencang lagi. Kalau Bapak intervensi Buleleng, sekaligus (bisa) mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, ini bisa satu kali intervensi untuk dua tujuan,” tuturnya.
Lebih lanjut ia menyebut, jika Bali berhasil mengurangi 50 persen jumlah orang miskin di tiga kabupaten/kota tersebut, maka tingkat kemiskinan provinsi bisa turun dari 4 persen menjadi 3 persen. Menurutnya jika intervensi dilakukan dengan tepat, maka selain menurunkan angka kemiskinan, dapat sekaligus mengurangi kemiskinan ekstrem.
“Kalau Bapak Gubernur nanti itu punya resource terbatas, kalau mau cepat menurunkan tingkat kemiskinan, bisa fokus kepada kabupaten kota yang jumlah orang miskinnya banyak, supaya lebih tepat sasaran dan lebih cepat daya ungkitnya terhadap penurunan kemiskinan,” ucapnya.
Menanggapi hal ini, Gubernur Koster mengatakan intervensi kebijakan perlu dilakukan secara sinergis antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Di Kabupaten Buleleng akan dilakukan intervensi untuk penurunan kemiskinan.
“Harus dilakukan intervensi kebijakan. Nanti saya akan koordinasi dengan Bupati supaya bersinergi dalam mengurangi kemiskinan secara lebih progresif,” tutupnya. dyra
