BENGKULU, HR – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang masih terjadi di Provinsi Bengkulu bikin gerah sejumlah pihak. Kali ini, giliran Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) angkat bicara. Mereka menyoroti langsung kelalaian Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, dalam menangani kelangkaan BBM yang sudah berlarut-larut dan menyulitkan masyarakat.
Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI, Maulana Taslam, menyebut bahwa Pemprov Bengkulu seharusnya sigap sejak awal melihat situasi distribusi BBM yang terganggu, apalagi Bengkulu bukan pertama kali mengalami masalah seperti ini.
“Gubernur lalai dan tidak melakukan langkah antisipatif. Seharusnya ini bisa dicegah kalau pemerintah Provinsi peka terhadap kondisi lapangan,” ujar Maulana kepada wartawan, Minggu (25/5/2025).
Ia meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memberi atensi serius terhadap krisis BBM di Bengkulu. Menurut Maulana, kementerian tidak bisa tinggal diam melihat kekacauan ini terus terjadi.
Pasalnya, ia juga menilai, Pemprov Bengkulu tampak pasif dalam menyampaikan urgensi ini ke pusat. Padahal, jalur laut Pulau Baai merupakan pintu vital untuk logistik BBM. Kini karena pendangkalan, distribusi dialihkan via darat dari Lubuk Linggau—dan itu pun sering mandek.
“Dari awal seharusnya Pemprov, terutama Gubernur, sudah menyuarakan kondisi Pelabuhan Pulau Baai ke pemerintah pusat. Jangan tunggu situasi chaos dulu baru ribut soal kuota,” ujar Maulana.
Kritik keras ini muncul karena realitas di lapangan memang tragis. Warga harus keliling kota, hujan-hujanan, sampai dorong motor karena BBM habis. Di sisi lain, Helmi Hasan malah sibuk mengimbau masyarakat jangan panic buying, seolah-olah masyarakat penyebab kekacauan ini. Maulana Taslam juga menyindir respons Gubernur yang baru muncul setelah antrean di SPBU viral di media sosial.
“Bukan masyarakat yang harusnya diimbau, tapi pemerintah yang harus bertindak. Yang kurang itu bukan cuma kuota, tapi tanggung jawab,” katanya.
Ia bahkan menyebut kondisi ini sudah bisa dikategorikan sebagai darurat logistik dan berdampak langsung pada produktivitas masyarakat kelas bawah seperti sopir, pedagang, dan petani.
“Krisis BBM ini bukan soal bensin saja, tapi soal perut rakyat. Harusnya ini jadi panggilan darurat bagi pemimpin daerah,” pungkas Maulana dengan nada geram. rls/ependi silalahi
