Bantuan Covid 19 Tahap II Tidak Diterima Masyarakat, DPRD Kabupaten Sukabumi Angkat Suara

oleh -276 views
Bantuan Covid 19 Tahap II Tidak Diterima Masyarakat, DPRD Kabupaten Sukabumi Angkat Suara.

SUKABUMI, HR – Sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Sukabumi mengaku tidak puas terhadap data penerima bantuan sosial tunai (BST) bagi warganya. Permasalahan terbaru terjadi, sejumlah warga masyarakat penerima bantuan sosial tahap dua bersumber dari bantuan Provinsi Jawa Barat tidak lagi menerima bantuan lanjutan.

Salah satu Desa di Sukabumi bahkan tidak menerima sama sekali (nol persen) bantuan lanjutan dari Pemprov Jabar, padahal sebelumnya di tahap awal, ratusan warga mendapatkan bantuan uang sebesar 150 ribu rupiah dan sembako dengan total bantuan senilai 600 ribu rupiah.

Buntut dari tidak adanya bantuan lanjutan tahap II ini, masyarakat mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa. Menindak lanjuti ancaman aksi massa yang akan dilakukan masyarakat, Wakil Komisi IV Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sukabumi, Leni Liawati mengatakan, “selama itu baik untuk mengkomunikasikan permasalahan kenapa tidak, daripada mereka banyak pertanyaan dan keluhan tidak tersalurkan. Dan tadi dinas sosial pun menyambut baik mereka untuk komunikasi. Makanya kalau Apdesi (Asosiasi Perangkat Desa Indonesia) ingin ada pertemuan dengan Dinsos, kita menyambut baik, bahkan bagus agar ada sebuah solusi. Jangan sampai ramai di luar tapi tidak tahu solusinya seperti apa,” ungkap Leni usai rakor di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Selasa (15/7/2020).

Lebih jauh Leni mengatakan, “ketidakpuasan masyarakat atas bantuan adalah hal yang cukup wajar. Untuk Desa yang tidak mendapat bantuan lanjutan (nol penerima) Leni meminta semua pihak untuk bisa saling mengevaluasi. “Harus evaluasi diri, bisa jadi mungkin berawal mereka tidak menginput data, karena walau bagaimanapun bantuan itu basisnya adalah data. Mungkin memang ada beberapa desa yang baru di jabat Kades baru, Sekdes dan Puskesos, dari situ bisa jadi mungkin data yang lama itu tidak ada sehingga mungkin harus dari awal lagi mendata kepada masyarakat,” ucap. Leni.

“Masalah Ini juga harus segera ditangani jangan sampai masyarakat yang membutuhkan bantuan ternyata tidak dapat, dikarenakan berawal dari data yang tidak masuk ke dinas sosial,” katanya. Masih kata Leni, DPRD Kabupaten Sukabumi terus intens menjalin komunikasi dengan DPRD Provinsi Jabar. “Ternyata masalahnya itu tidak hanya kabupaten Sukabumi, tapi memang seluruh Indonesia kejadiannya hampir sama,” katanya. ida

Tinggalkan Balasan