PANGKALPINANG, HR – Anggota DPRD Kota Pangkalpinang Arnadi mengaku, pihaknya menerima keluhan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat terkait koordinasi dengan Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, M Unu Ibnudin
Arnadi menyebut banyak OPD yang mengeluhkan kurangnya koordinasi bersama sang penjabat wali kota. “Mereka (OPD–red) merasa seperti berjalan tanpa arah, tanpa pimpinan, tanpa nakhoda,” katanya, Rabu (16/4/2025).
“Anggaran memang terbatas, tetapi seharusnya masih bisa dilakukan konsolidasi. Ini malah sepi kegiatan,” lanjut Arnadi.
Lanjutnya, keterbatasan anggaran memang menjadi tantangan tersendiri, namun bukan berarti Pemerintah Kota Pangkalpinang kehilangan arah dan semangat dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Mereka berharap kepada Pj (penjabat wali kota–red) yang punya jaringan nasional. Tapi apa hasilnya? Tidak ada,” ujar Arnadi. Dirinya juga menyoroti Unu yang dinilai jarang hadir di tengah masyarakat.
Bahkan, menurutnya, beberapa lurah menyampaikan rasa takut untuk berkoordinasi karena merasa tidak pernah bertemu langsung dengan Unu.
“Bahkan ada lurah yang menghubungi saya karena takut dengan Pj. Mereka tidak pernah ketemu, jadi segan menyampaikan keluhan masyarakat. Padahal jabatan Wali Kota itu jabatan publik dan politis. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah kalau koordinasi saja tidak pernah dilakukan?” tutur Arnadi.
Dia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kedekatan antara kepala daerah dan masyarakat.
“Banyak yang bisa dibenahi tanpa uang. Kunjungi kelurahan, dialog dengan warga, lihat langsung kondisi RS (Rumah Sakit) dan puskesmas, pantau ketertiban umum,” kata Arnadi.
Menanggapi hal tersebut, Unu Ibnudin mengatakan dirinya tetap menjalankan tugas secara maksimal. Ia bahkan menyebut kerap melakukan koordinasi dengan OPD hingga larut malam.
“Kami sudah maksimal melaksanakan tugas Pj, baik dengan internal OPD maupun eksternal ke masyarakat dan lembaga kementerian lainnya. Kami selalu berkoordinasi dengan OPD sampai larut malam, membahas keluhan, program, serta strategi kebijakan anggaran,” sambungnya.
Saat ini, lanjut Unu, pihaknya tengah berjuang demi kepentingan Pangkalpinang, khususnya terkait anggaran bersama Komisi II DPR RI.
Ia pun mempersilakan pihak manapun mengecek langsung ke sekda, Inspektorat, Bappeda, Bakeuda, dan OPD lainnya terkait kinerjanya,” ujar Unu. agus priadi