GOWA, HR – Pemerintah Kabupaten Gowa memastikan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat dengan prinsip efisiensi dan transparansi.
Hal itu ditegaskan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gowa dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Nota Keuangan dan Ranperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (26/8).
Fokus Pembangunan untuk Masyarakat
Bupati Gowa menekankan bahwa belanja daerah harus tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan publik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Ia menegaskan seluruh masukan dewan menjadi bahan penting dalam memperkuat arah kebijakan pemerintah.
“Perubahan APBD 2025 adalah instrumen untuk menjawab kebutuhan dan tantangan masyarakat. Prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan tepat sasaran tetap menjadi dasar penyusunan anggaran,” ujar Bupati Talenrang.
Ia menambahkan, orientasi belanja pemerintah tetap fokus pada pelayanan publik. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi fondasi utama peningkatan kesejahteraan.
“Orientasi belanja daerah tidak lepas dari kepentingan masyarakat luas. Karena itu, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial akan terus menjadi prioritas pembangunan,” jelasnya.
Menurut Bupati, kolaborasi eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar kebijakan anggaran memberi manfaat nyata. Rekomendasi fraksi DPRD akan ditindaklanjuti dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah maupun rapat kerja dengan SKPD terkait.
“Komitmen kami adalah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, efisien, dan tepat sasaran demi mewujudkan visi Bersama Menuju Gowa yang Lebih Maju dan Berkelanjutan,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Gowa juga berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan dengan mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Komitmen tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan APBD yang kredibel dan berpihak pada masyarakat.
“APBD Perubahan 2025 diharapkan tidak hanya menjadi instrumen fiskal, melainkan juga instrumen sosial untuk mengurangi kesenjangan, memperkuat layanan dasar, dan membuka ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat,” pungkas Talenrang.
Sejumlah fraksi DPRD menyampaikan dukungan sekaligus catatan strategis. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menekankan pentingnya penempatan SDM sesuai kompetensi dan optimalisasi PAD. Fraksi Gowa Sejahtera mendorong percepatan realisasi belanja modal agar langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Fraksi Partai NasDem mendukung tema pembangunan Pemulihan Sosial Ekonomi Berkelanjutan yang diusung pemerintah.
Fraksi Amanat Nasional melalui Kasim Sila menekankan penguatan transparansi dan partisipasi publik.
“Kami berharap Ranperda APBD Perubahan Tahun 2025 ini dapat tepat menyasar program prioritas daerah dan menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Catatan lain datang dari Fraksi Partai Golkar yang menyoroti tantangan transformasi digital dan keberlanjutan pembangunan. Fraksi Partai Demokrat menekankan tata kelola keuangan yang akuntabel melalui sistem informasi terintegrasi. Sementara Fraksi Partai Gerindra memberi perhatian pada fleksibilitas penggunaan anggaran serta peningkatan sarana pendidikan.
Pemerintah Kabupaten Gowa optimistis bahwa sinergi dengan DPRD akan melahirkan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Dengan begitu, perubahan APBD tahun berjalan benar-benar menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat. kartia
