PANGKALPINANG, HR – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rina Tarol menyambut baik langkah pemerintah guna memastikan distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran dan harganya terjangkau.
Kendati pemerintah akan menaikkan 375 ribu pengecer menjadi sub pangkalan, namun Rina juga menegaskan agar sistem maupun tata kelola distribusi penyaluran LPG 3 kilogram di daerah bisa dibenahi.
“Jadi kebijakan itu sebenarnya baik untuk menata peredaran gas LPG yang subsidi. Karena sebagaimana kita ketahui, seperti di Tanjunglabu (Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan-red), harga satu tabung gas LPG 3 kilo itu 30, 40 sampai dengan 50.000. Dengan adanya langsung ke pangkalan harganya, kan bisa ditekan. Kalau mereka (pangkalan) nakal, kita bisa langsung cabut izinnya,” ujar Rina, Selasa (4/2).
Namun kata Rina, jika penyaluran hanya dilakukan di pangkalan, akan banyak masyarakat yang sangat membutuhkan gas LPG akan mengantre.
“Kita berharap para pengecer-pengecer potensial ini kita jadikan pangkalan, bukan kebijakannya yang salah tapi sistem ke bawahnya harus kita perbaiki dan yang kita sempurnakan. Sehingga gas LPG yang untuk subsidi tepat sasaran. Jika nanti ada administrasi dari pengecer menjadi pangkalan, pemerintah daerah harus berperan dan menyiapkan instrumen itu. Yaitu mempermudah proses administrasinya, sehingga ini menjadi baik dan teratur,” jelasnya.
“Memang sudah waktunya semua diatur karena ini barang subsidi, jadi tidak ada lagi yang bisa bermain main. Karena sebagaimana kita ketahui, banyaknya gas-gas itu yang dioplos dan ini masih berlaku sampai detik ini. Kita juga berharap APH (aparat penegak hukum) untuk menegakkan hukum itu bukan yang kecilnya, justru ke bos-bos besarnya gitu. Sekali lagi, kita mau gas LPG 3 kilogram ini bisa disalurkan dengan baik dan benar-benar tepat sasaran,” harapnya. agus priadi