PANGKALPINANG, HR – Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Arnadi, mendesak pemerintah untuk lebih proaktif dalam menangani kasus 60 pekerja ilegal asal Bangka Belitung (Babel) yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dari jumlah tersebut, 30 orang merupakan warga Pangkalpinang yang saat ini masih tertahan di perbatasan Myanmar-Kamboja.
Arnadi menegaskan bahwa pemerintah, terutama melalui Gugus Tugas TPPO, harus segera mengambil langkah konkret guna memastikan kepulangan para korban.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya menunggu perkembangan, tetapi harus aktif menjalin komunikasi dengan pihak terkait untuk mempercepat proses pemulangan.
“Kami meminta agar pemerintah segera berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Gugus Tugas TPPO, untuk memastikan nasib para pekerja ini jelas. Jangan hanya menunggu perkembangan tanpa ada langkah nyata,” ujar Arnadi, Selasa (4/3/2025).
Selain itu, Arnadi menyoroti pentingnya perlindungan bagi para korban selama mereka masih tertahan di Myanmar. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan mereka mendapatkan perlindungan yang layak, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar serta kepastian hukum mengenai status mereka.
“Ini bukan hanya soal pemulangan, tapi juga bagaimana memastikan mereka mendapatkan perlindungan yang memadai selama masih berada di luar negeri. Pemerintah harus aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi internasional yang menangani isu pekerja migran,” tegasnya.
Arnadi juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan keluarga korban di Pangkalpinang. Menurutnya, keluarga yang menunggu kepulangan anggota keluarganya harus diberikan kepastian dan informasi yang jelas mengenai kondisi serta langkah-langkah yang diambil pemerintah.
“Kami juga meminta pemerintah untuk berkomunikasi dengan keluarga korban di Pangkalpinang. Jangan sampai mereka dibiarkan dalam ketidakpastian. Pemerintah harus memberikan informasi yang transparan agar keluarga merasa tenang,” tambahnya.
Kasus ini, menurut Arnadi, menjadi pelajaran berharga bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang, terutama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Ia menilai bahwa pengawasan terhadap peluang kerja ke luar negeri harus lebih diperketat agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Ini pelajaran penting bagi Disnaker dan Pemerintah Kota. Harus ada regulasi yang lebih jelas, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri. Jangan sampai ada penyimpangan yang merugikan masyarakat kita sendiri,” ucapnya.
Saat ini, tercatat ada 60 warga Bangka Belitung, 30 warga Pangkalpinang yang mengalami masalah di wilayah Myanmar. Pemerintah telah memulangkan dua pekerja ilegal asal Babel pada 28 Februari 2025, sementara 58 lainnya masih tertahan di Myawaddy, Myanmar, meskipun telah dipindahkan ke lokasi pengungsian. agus priadi
LBH Progresif Surati Ombudsman RI Terkait Putusan Kasasi MA yang Dinilai Tidak Sesuai Fakta Hukum
JAKARTA, Indonesian News – Lantaran belum mendapat jawaban atas surat yang dikirim ke Ketua Badan […] The post LBH Progresif Surati...
Indonesian NewsHimpun Dana Masyarakat Lewat Tabungan Tak Berizin, Urip Yanto Terancam Dibui
JAKARTA, Indonesian News – Sejumlah ibu-ibu warga Tambora mengunjungi kantor polisi Tambora, Jakarta Barat pada […] The post Himpun Dana Masyarakat...
Indonesian NewsD’MASIV Perluas Sayap Internasional di MUSEXPO 2025
JAKARTA, Indonesian News – Grup musik papan atas Indonesia, D’MASIV, yang baru-baru ini diabadikan namanya […] The post D’MASIV Perluas Sayap...
Indonesian NewsTanur Muthmainnah Tour Gelar Acara Buka Puasa Bersama 1000 Yatim di Bulan Suci Ramadan
JAKARTA — Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan dan berbagi kebahagiaan dengan sesama, PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR menggelar acara...
OK JakartaTanur Muthmainnah Tour Gelar Acara Buka Puasa Bersama 1000 Yatim di Bulan Suci Ramadan
JAKARTA— Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan dan berbagi kebahagiaan dengan sesama, PT TANUR MUTHMAINNAH TOUR menggelar acara Buka...
OK JakartaKetua LSM GMBI Kab Bogor Tantang KDM Tertibkan RM ASTRO Asep stroberi Puncak Bogor
BOGOR – Dalam upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menegakkan hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan tindakan tegas dengan...
OK Jakarta
43 PPKS Terjaring Razia Satpol PP Jakarta Barat
JAKARTA, MF – Sebanyak 43 orang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat,...
Media Focus
Layak di Berhentikan! Ketua RW 09 Rawa Buaya, Kembali Dilaporkan, Kali Ini Oleh Para Ketua RT
JAKARTA, MF – Permasalahan yang terjadi di Rukun Warga 09 Kelurahan Rawa Buaya sepertinya akan terus bertambah apabila tidak ada...
Media Focus
Keakraban Warnai Acara Buka Puasa PWI Dan Peluncuran Buku Pernak Pernik HPN 2025
JAKARTA, MF – Suasana kekeluargaan, keakraban, gotong royong mewarnai acara buka puasa dan peluncuran buku “Pernak Pernik HPN 2025, Melayani...
Media Focus
