TANGERANG, HR – Ketersediaan pupuk bersubsidi nampaknya masih menjadi kendala bagi petani. Terutama saat dimulainya masa tanam hingga masa pemupukan. Ini juga yang dirasakan kalangan petani di Tangerang.
Menyikapi masalah ini, kelompok tani dan distributor pupuk mendesak pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan
Dinas Perdagangan mencari solusi terbaik.
Keterangan diperoleh “Harapan Rakyat” menyebutkan, sulitnya mendapatkan pupuk urea bersubsidi disebabkan jumlah tonase yang diusulkan oleh kelompok tani kepada pemerintah melalui Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) yang tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) tidak sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati.
Penyebab lain adalah, tidak terakomodirnya petani tambak dan petani holtikultura yang juga membutuhkan pupuk urea bersubsidi dalam jumlah besar. Agar kondisi yang menyulitkan para petani ini tidak berkepanjangan, diperlukan regulasi yang jelas terkait kebutuhan pupuk urea bagi petani tambak serta holtikultura dengan petani padi.
“Karena tidak adanya regulasi yang jelas, selama ini jatah pupuk urea bersubsidi untuk petani padi terserap kepada petani tambak dan holtikultura. Sehingga berdampak terhadap kekurangan pupuk urea untuk petani,” ujar salah seorang pemilik kios pedagang pupuk kepada koran ini.
Jika di wilayah Kabupaten Tangerang terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, lain halnya dengan di wilayah Kota Tangerang. Berdasarkan pantauan dan informasi dari sejumlah pemilik kios pedagang pupuk urea bersubsidi, saat ini kebutuhan utama para petani tersebut mengalami kekosongan atau tidak ada stok.
Kondisi ini terjadi sejak pemerintahan pusat menerapkan kebijakan penggunaan Kartu Tani sejak awal Juli 2020 lalu. Penggunaan Kartu Tani tersebut dinilai kurang sosialisasi yang berdampak terhadap minimnya pemahaman para petani dalam hal penggunaan kartu tersebut.
Sementara, bagi petani yang tidak memiliki Kartu Tani, mereka tidak dapat membeli pupuk urea bersubsidi di kios yang telah ditunjuk oleh pemerintah dan harus membeli pupuk urea non subsidi yang harganya cukup mahal.
Hal lain yang dikeluhkan petani Kartu Tani dengan sistem gesek berapa banyak pupuk yang dibutuhkan setelah ada deposito di Bank BRI. “Kita berharap pemerintah meninjau kembali penggunaan Kartu Tani tersebut karena tidak efektif yang berdampak sulitnya mendapatkan pupuk urea bersubsidi di Kota Tangerang,” kata sejumlah petani. zn
