MELAWI, HR – Setelah melalui proses persidangan disertai lobi-lobi yang cukup panjang, pada Rabu (5/11/2018) malam, dimulai pukul 19.00 WIB dan berakhir hingga pukul 23.00 WIB.
Akhirnya DPRD Melawi menerima Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sebesar Rp1.173 Triliun, tahun anggaran 2019 menjadi Perda.
Rapat paripurna pembahasan Raperda APBD tahun anggaran 2019 itu mengangendakan Pendapat Akhir (PA) Fraksi-Fraksi atas jawaban Bupati tersebut dipimpin Ketua DPRD Melawi Abang Tajudin, didampingi Wakilnya Ketua DPRD melawi, dihadiri Bupati Melawi Panji S.Sos, serta Sejumlah Anggota DPRD dan pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Melawi. Saat menyampaikan pendapat akhirnya, Fraksi-Fraksi di DPRD akhirnya menyetujui Raperda APBD tahun anggaran 2019 menjadi Perda.
Bupati Melawi, Panji S. Sos mengatakan jika bicara struktur anggaran, ada dua hal. yaitu belanja langsung dan tidak langsung.
“Belanja tidak langsung juga karena ada sebagian untuk hibah, baik itu dana desa, kebudayaan, untuk ibadah, pembangunan kepemudaan, perempuan dan anak, dan lain-lain sehingga belanja tidak langsung kita lebih besar dari belanja langsung,” kata Bupati menyampaikan saat ditemui awak media usai siding.
Di dalam belanja tak langsung juga, lanjut Bupati, ada gaji-gaji pegawai, termasuk kesejahteraan lainya. Jadi, jangan salah kaprah, seolah-olah belanja tak langsung itu miliknya pegawai, tidak. Itu juga bagian yang dikelola untuk kepentingan masyarakat kita. “Belanja langsung juga masih ada untuk belanja pegawainya dan dalam belanja langsung ada belanja modal, belanja barang dan jasa,” terang Bupati
Bupati mengaku, komposisi anggaran yang disusun Pemkab selalu diusahakan agar keberpihakan kepada masyarakat itu lebih dominan, apalagi Pemkab ingin mencapai Seven Brand Image.
“Tentu untuk mendetailnya saya persilakan karena inikan terbuka dan tidak ada lagi yang ditutup-tutupi,” tutur Bupati Panji. abd.
