JAKARTA, HR — Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Kevin Wu, kembali menyoroti munculnya kasus respons aduan warga yang tidak sesuai fakta. Setelah sebelumnya terjadi di jajaran PPSU, kasus serupa kini melibatkan oknum dari Dinas Perhubungan.
Kevin menilai kejadian yang terus berulang ini menjadi alarm serius bahwa persoalan yang terjadi bukan sekadar ulah individu, melainkan mengindikasikan adanya kelemahan sistemik dalam pengawasan dan tata kelola pelayanan publik di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Menurutnya, pola kejadian yang sama di berbagai instansi menunjukkan adanya masalah mendasar dalam budaya kerja birokrasi. Ia menegaskan bahwa jika persoalan hanya ditangani pada level oknum, maka kasus serupa akan terus terulang.
“Fungsi kanal aduan seperti JAKI yang seharusnya menjadi jembatan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Namun, jika respons yang diberikan tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan, hal tersebut justru berpotensi merusak kredibilitas pemerintah di mata publik,” ujar Kevin Wu, Kamis (09/04/26).
Ia mengingatkan agar JAKI tidak berubah fungsi dari sarana penyelesaian masalah menjadi sekadar alat formalitas yang menampilkan laporan seolah-olah telah diselesaikan.
“Pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai birokrasi, tidak hanya berhenti pada pemberian sanksi kepada petugas lapangan. Evaluasi tersebut harus mencakup seluruh pihak terkait, mulai dari pelaksana, pengawas, hingga pihak yang memverifikasi laporan,” ungkap Kevin Wu.
Kevin juga mendorong Inspektorat DKI Jakarta, untuk segera melakukan investigasi lintas instansi secara komprehensif. Ia menilai perlu adanya perbaikan sistem, termasuk penerapan standar verifikasi laporan yang lebih ketat serta pemanfaatan teknologi secara tepat dalam pelayanan publik.
“Penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan, bukan justru dimanfaatkan untuk memanipulasi laporan,” tambah Kevin Wu.
Selain itu, Kevin mengusulkan penerapan sistem verifikasi berlapis dan audit berkala terhadap setiap respons aduan masyarakat guna memastikan laporan benar-benar ditindaklanjuti secara nyata di lapangan.
“Kepercayaan publik merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Pemerintah, harus hadir dengan transparansi, kejujuran, serta tindakan konkret dalam setiap pelayanan kepada masyarakat,” tutur Kevin Wu. •didit
