MUARA TEWEH,HR – Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara, paparkan 37 proyek pembangunan pada tahun anggaran 2019 kepada Tim Pengawal, Pengamanan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Aula Kejaksaan Negeri Muara Teweh,Kab Barito Utara, Kalimantan Tengah, Senin (28/1/2019).
H Fery Kusmiadi, Kadis PUPR Kab Barito Utara, memaparkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi dalam pengambilan hukum serta pengamanan terhadap kegiatan Dinas PUPR selama tahun anggaran 2019.
Menurutnya, jumlah seluruh proyek yang ada di Dinas PUPR untuk Tahun 2019 ada 37 paket proyek dengan rincian bidang bina marga,bidang cipta karya,bidang sumber daya air dan bidang tata kota.
Adapun rincian pagu usulan perbidang ,bidang bina marga dengan pagu anggaran sebesar Rp.37.527.769.000, bidang cipta karya dengan pagu sebesar Rp.45.284.180.000, bidang sumber daya air dengan pagu sebesar Rp.5.768.621.000, sementara bidang tata kota sebesar Rp. 4.780.500.000.
Dikatakanya,kegiatan ini dilaksanakan selain untuk pengamanan dan pengawasan juga mendapat saran dan masukan dari TP4D, harapanya pelaksanaan dilapangan nantinya lancar serta sesuai kaidah hukum yang berlaku.
Dalam penyampaianya, Basrulnas SH,Kepala Kejaksaan Negeri Muara Teweh, mrngucapkan terima kasih kepada H Fery Kusmiadi yang mempercayakan untuk keempat kalinya melakukan pendampingan dan pengawalan untuk kegiatan proyek pembangunan.
Berkenan dengan kegiatan tersebut kata dia, telah dipaparkan Dinas PUPR mengenai proyek yang akan dijalankan, namun yang paling penting adalah terkait tahapan- tahapan secara administrasi dalam melaksanakan kegiatan proyek ini,sehingga tidak perlu takut dengan pihak-pihak yang sengaja mencari-cari kesalahan.
Dijelaskanya,setelah di ekspos tentu kita akan menelaah kegiatan mana saja yang perlu di dampingi, dan menurut Inpres, kegiatan mana yang berskala Nasional yang strategis yang perlu didampingi, namun untuk kabupaten Barito Utara tidak seperti itu, dan akan dipilah pilah kegiatan mana yang perlu didampingi, mengacu pada anggaran dan kerawanan pelaksanaan kegiatan.
Basrulnas juga mengharapkan, kedepanya pelaksanaan proyek itu sesuai dengan aturan yang ada,setelah sesuai dengan aturan yang ada, fisiknya dapat digunakan masyarakat selama mungkin juga pekerjaan harus sesuai spek yang ditentukan. mps
