PANGKALPINANG, HR – Menanggapi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran mendatang, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, menyampaikan keprihatinannya terhadap penetapan target pertumbuhan ekonomi yang dinilai terlalu lebar dan tidak presisi.
Dalam dokumen KUA-PPAS yang disampaikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), target pertumbuhan ekonomi daerah dipatok dalam rentang 2,69% hingga 4,46%. Menurut Edi Nasapta, rentang sebesar ini tidak dapat dibenarkan secara teknokratik maupun administratif, karena tidak mencerminkan kepastian arah kebijakan pembangunan.
“Ini bukan sekadar soal angka. Ini soal arah pembangunan dan tolak ukur keberhasilan. Target segamblang itu, 2,69 sampai 4,46 persen, terlalu longgar. Sulit dievaluasi, membingungkan publik, dan membuka ruang klaim keberhasilan semu,” ujarnya usai rapat pembahasan bersama TAPD di DPRD, Jumat (25/07).
Menurut Edi, DPRD memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap indikator dalam dokumen perencanaan dan penganggaran disusun secara rasional, terukur, dan berbasis data sektoral yang konkret. Oleh karena itu, TAPD—yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, dan jajaran OPD terkait—diminta segera menyampaikan proyeksi sektoral PDRB secara terbuka dan komprehensif, meliputi sektor pertambangan, perdagangan, industri, pertanian, hingga pariwisata.
“Masyarakat menunggu perbaikan ekonomi. Kita tidak bisa menyajikan proyeksi dengan angka mengambang tanpa kejelasan dasar. Ini menyangkut kredibilitas Pemprov, dan kami di DPRD tidak ingin mendiamkan hal yang prinsipil seperti ini,” tegas Edi.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD mendesak agar rentang target pertumbuhan ekonomi dipersempit secara wajar dan rasional, misalnya maksimal selisih 0,4–0,5 poin persen, agar bisa menjadi indikator kinerja yang jelas, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Kalau tidak ada kejelasan, lebih baik ditarik dulu untuk diperbaiki. Kami tidak ingin APBD ke depan dibangun di atas proyeksi makro yang lemah dan tidak profesional,” tutupnya. agus priadi
