BALI, HR – Pemerintah Kabupaten Badung dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa berkomitmen untuk menanggulangi serta mengentaskan masalah kemiskinan di Kabupaten Badung.
Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Pemkab Badung melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Badung akan berupaya menangani kemiskinan dengan menciptakan program-program yang inovatif dan kreatif, serta tidak terkesan monoton, sehingga dapat meningkatkan kualitas ekonomi RTM dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Badung.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa selaku Ketua TKPK Badung saat memimpin Rapat Koordinasi TKPK Tahun 2018, Selasa (17/4), di ruang BKPSDM, Puspem Badung. Rakor TKPK dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan I Dewa Made Apramana, Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya selaku Sekretaris TKPK, OPD terkait, Camat, dan Perbekel se-Badung.
Lebih lanjut Wabup Suiasa menyampaikan, rakor ini dilaksanakan untuk mengetahui progres serta memastikan angka kemiskinan di Badung dapat ditekan seminimal mungkin, karena Pemkab Badung dengan dukungan dana APBD dapat membuat kebijakan strategis dalam menanggulangi kemiskinan.
“Memaduserasikan program-program dan kebijakan yang bersifat lintas sektor, lintas bidang dan pihak-pihak yang menangani dalam penganggaran, oleh karena demikian telah disepakati dalam rentang satu bulan ini kita akan lakukan dua hal, pertama, memastikan lagi basis data terpadu kita kemudian membuat formulasi memspesifikan faktor-faktor penyebab kemiskinan dari rumah tangga miskin itu sendiri, diramu dari faktor penyebab kemudian akan dibuatkan atau ditangani dalam kebijakan-kebijakan diberbagai sektor,” jelasnya.
Dijelaskan, dari segi pembangunan fisik berupa bedah rumah yang terdata hasil verifikasi sebanyak 660 bedah rumah di APBD 2019 sudah ditargetkan untuk dituntaskan. Dari sisi kesehatan akan ditangani melalui layanan home care dimana para petugas kesehatan akan mendatangi ke rumah-rumah warga miskin. Sisi pendidikan akan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dari keluarga rumah tangga miskin, dengan komitmen Pemkab Badung memberikan beasiswa sampai keperguruan tinggi. Untuk itu akan didata berapa jumlah siswa dari rumah tangga miskin.
“Kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama. Penggunaan anggaran ini berjenjang dari APBN, ABPD hingga dari desa. Dimana penyisihan Pajak hotel dan restoran 10 % kepada desa, telah disepakati 5 % dialokasikan untuk percepatan penanganan kemiskinan. Penanganan kemiskinan adalah penanggulangan secara konprehensif dan bersinergi dengan semua sektor termasuk dengan pihak swasta melalui program CSR,” tegas Suiasa.
Sementara Sekretaris TKPK Badung I Made Wira Dharmajaya menjelaskan maksud dan tujuan digelarnya Rakor TKPK adalah untuk mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, meningkatkan sinergi program-program penanggulangan kemiskinan antar perangkat daerah dan lembaga/instansi terkait dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di kabupaten badung. Rakor ini bertujuan untuk suatu proses pemetaan terhadap kondisi kemiskinan yang ada di kabupaten badung serta dapat merumuskan langkah-langkah kedepan.
Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa memberi pengarahan saat rapat koordinasi TKPK Tahun 2018, Selasa (17/4) di ruang BKPSDM, Puspem Badung. ans
