BABEL, HR — Persoalan pendangkalan muara di kawasan Jelitik, Sungailiat, Bangka kembali disuarakan ke tingkat pusat. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya bersama Wakil Ketua Komisi II DPRD Babel, Hikmah Olvia, menemui Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Rudy Heriyanto Adi Nugroho, di Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Kedatangan mereka untuk menyampaikan langsung aspirasi nelayan yang terdampak akibat alur muara yang semakin dangkal. Kondisi ini, menurut Didit, telah menghambat mobilitas perahu nelayan, yang pada akhirnya memukul penghasilan masyarakat pesisir.
“Bayangkan, nelayan kita seperti punya kebun tapi tidak punya jalan menuju kebun itu. Alur yang dangkal membuat mereka kesulitan keluar masuk saat melaut,” ujar Didit.
Ia menyebut, saat ini lebih dari 15 ribu nelayan di kawasan tersebut terganggu aktivitasnya karena muara tidak lagi bisa dilayari secara optimal.
Sebagai bentuk komitmen untuk memperjuangkan hak nelayan, Didit menyampaikan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani, dan mendorong PT Timah ikut turun tangan melalui program CSR dalam pengerukan alur muara.
“Kita ingin PT Timah berkontribusi nyata. Jika pengerukan bisa dilakukan melalui CSR, ini akan jadi langkah konkret untuk meringankan beban nelayan kita,” kata Didit.
Pihaknya berharap, KKP juga memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini, agar upaya-upaya normalisasi alur muara Jelitik bisa segera direalisasikan demi menjaga kelangsungan hidup masyarakat pesisir Bangka Belitung. agus priadi
