JAKARTA, HR – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Aset Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu, meminta pertanggungjawaban atas pengelolaan aset senilai Rp700 triliun milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
“Kami mengetahui bahwa jumlah aset Pemprov DKI Jakarta ini bernilai lebih dari Rp700 triliun. Jumlahnya sangat besar dan seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan warga. Namun, masih banyak aset yang peruntukannya belum jelas,” ujar Kevin Wu, Rabu (21/05/25).
Lebih lanjut, Kevin menyebutkan bahwa ada aset yang tidak hanya tidak memiliki peruntukan yang jelas, tetapi juga belum diketahui keberadaannya. Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI harus segera melacak dan mencatat seluruh aset tersebut agar bisa dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Aset-aset seperti ini harus ditelusuri dan dicatat dengan baik agar keberadaan serta peruntukannya dapat diketahui secara jelas,” tegas Kevin Wu.
Kevin juga menyoroti pentingnya pengembalian dan pemanfaatan aset demi kepentingan publik. Ia menekankan bahwa aset pemerintah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk warga Jakarta, bukan hanya untuk segelintir pihak dengan kepentingan kelompok atau pribadi.
Dalam kesempatan lain, Kevin mengungkapkan bahwa dirinya menerima sejumlah aduan dari masyarakat terkait pengembang yang belum memenuhi kewajiban pembangunan fasilitas umum dan sosial (fasum-fasos) sebagaimana diatur dalam ketentuan.
“Ketika kami turun ke lapangan, kami sering menerima pengaduan dari masyarakat mengenai fasum-fasos yang merupakan tanggung jawab pengembang, namun belum direalisasikan,” ungkap Kevin, dalam rapat Pansus Aset DPRD DKI Jakarta.
Ia mendesak agar Pemprov DKI memberikan data lengkap mengenai pengembang mana saja yang sudah dan belum memenuhi kewajiban tersebut.
“Kami ingin tahu data pengembang di Jakarta, siapa saja yang sudah menyerahkan fasum-fasos dan siapa yang belum. Jika ada yang bermasalah, tolong beri catatan atas kewajiban mereka,” tutup Kevin. •didit
