JAKARTA, HR – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu, menyuarakan keprihatinannya terhadap maraknya praktik pungutan liar (pungli), khususnya yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas). Ia menilai tindakan tegas perlu segera diambil agar para pelaku usaha, terutama pedagang kecil, merasa aman dalam menjalankan aktivitasnya.
“Saya mengapresiasi keberanian masyarakat, khususnya para pedagang kaki lima, yang berani bersuara. Jika mereka sampai speak-up, artinya kondisi ini sudah berada di ambang batas kesabaran mereka,” ujar Kevin usai mengikuti rapat di DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Ia menegaskan bahwa aparat keamanan seperti TNI, Polri, dan Satpol PP harus hadir melindungi masyarakat yang terdampak pungli, bukan membiarkan mereka menghadapi ketidakadilan sendirian.
“Ini seharusnya menjadi momentum bagi aparat untuk segera bertindak. Ketika masyarakat sudah berani bersuara, mereka tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri melawan kesewenang-wenangan,” tegasnya.
Kevin menambahkan bahwa Komisi A DPRD DKI Jakarta mendorong aparat keamanan, baik TNI, Polri, maupun Satpol PP, untuk segera mengambil tindakan konkret dan menegakkan hukum terhadap para pelaku pungli.
Tak hanya itu, pihaknya juga berencana memanggil pihak-pihak terkait, seperti Pasar Jaya, untuk membahas kondisi para pedagang yang kerap menjadi korban pungli. Kevin menyatakan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai titik guna mendengarkan langsung keluhan masyarakat.
“Kami akan turun langsung ke lapangan, tidak hanya ke satu lokasi, tetapi ke berbagai titik secara acak. Kami ingin memahami permasalahan secara utuh. Kepekaan sosial dan ekonomi harus menjadi dasar dalam mengambil kebijakan, apalagi dalam situasi seperti sekarang,” jelasnya.
Dalam pernyataannya, Kevin juga mengingatkan agar tidak ada aparat yang justru melindungi pelaku pungli. Ia menegaskan pentingnya keberpihakan pada masyarakat kecil dan mengangkat isu ini sebagai persoalan serius yang berdampak pada kesejahteraan warga.
“Bayangkan bagaimana pedagang yang selama ini mencari nafkah secara halal harus dibebani dengan pungutan tambahan seperti ini. Itu jelas tidak adil,” ujarnya.
Ia juga menekankan perlunya transparansi dalam aktivitas ormas. Jika ada ormas yang terbukti bertindak di luar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), maka harus segera ditindak.
“Kami akan berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk menelusuri dan menindak ormas-ormas yang terlibat dalam praktik pungli di Jakarta,” tutup Kevin. •didit/agus
