JAKARTA, HR – Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Kota Administrasi Jakarta Barat, Novy Christine Palit, S.Pt., M.Si., dinilai lamban dalam mengambil keputusan dan dianggap lalai dalam mengeksekusi sejumlah kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya.
Salah satu kegiatan yang menjadi sorotan adalah program sterilisasi kucing di wilayah Jakarta Barat, dengan total volume sebanyak 500 ekor. Rincian kegiatan terdiri atas sterilisasi 300 ekor kucing jantan dan 200 ekor kucing betina, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000. Program ini direncanakan berlangsung dari Februari hingga Desember 2025, dan diumumkan pada 4 Februari 2025.
Proyek kedua, nama paket Pengadaan Sarana Sterilisasi Kucing secara Kolaborasi. Volume Pekerjaan, 11 jenis uraian pekerjaan, Pengadaan 11 jenis sarana Sterilisasi Kucing secara Kolaborasi, uraian pekerjaan. Sarana Sterilisasi Kucing secara kolaborasi jenis pengadaan. Barang total pagu anggaran Rp. 76.896.282.- metode Pemilihan. E-Purchasing pemanfaatan Barang/Jasa di bulan Maret s/d Des 2025. Pelaksanaan kontrak bulan Maret 2025, pemilihan penyedia pada bulan Februari 2025 tanggal di umumkan Paket, 31 Jan 2025.
Namun, hingga akhir April, program tersebut belum juga dilaksanakan. Saat hendak dikonfirmasi oleh wartawan, Novy enggan memberikan keterangan langsung dan justru mengarahkan pertanyaan ke bagian Tata Usaha, Yudi. Yudi kemudian meneruskan wartawan ke bagian peternakan, Aas.
Aas menjelaskan bahwa program sterilisasi tersebut belum berjalan,“Belum kita mulai dan belum dilaksanakan, saat ini masih dalam tahap pendataan dokter hewan. Program ini mencakup 1.500 kucing di seluruh wilayah DKI Jakarta,” ujar Aas saat ditemui di ruangannya, Selasa (29/04/25).
Ia menambahkan, pelaksanaan sterilisasi akan dikerjakan oleh delapan orang tenaga medis hewan dan pihaknya masih menunggu arahan dari Kasudin KPKP Jakarta Barat.
“Untuk menandai kucing yang telah disterilisasi, bagian telinganya akan dipotong sedikit sebagai penanda. Nanti akan kami kabari kembali jika pelaksanaan sudah dimulai,” tambah Aas.
Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Partisipasi Rakyat (DPP Lempara) melalui Sekjen Gomgom Hutajulu SE, mengatakan, Kasudin nya tidak bekerja dengan serius sehingga mengakibatkan program kerja menjadi terbengkalai contohnya sterilisasi kucing ini.
“Proyek sterilisasi kucing ini, jadi mandek atau terhambat dikarenakan sampai sekarang masih belum terlaksana juga,” ketus Gomgom.
Sebagai ASN bertanggung jawab terhadap kinerja yang sudah di programkan setahun yang lalu, jika demikian buat apa program ini diusulkan.
“Berharap khususnya Inspektorat Pembantu Kota Administrasi Jakarta Barat, Dzikran Kurniawan, untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh proyek yang ada di SKPD KPKP Jakbar dan kita akan mengawalnya dan memantau terus,” tutup Gomgom. •didit
