PANGKALPINANG, HR – Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), menggelar pertemuan peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Posyandu) di Ruang Pertemuan OR, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Selasa (24/09/24).
Kegiatan bertema Transformasi Posyandu Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, untuk Kesejahteraan Masyarakat dibuka langsung oleh Pj Wali Kota Pangkalpinang Budi Utama.
Ia menyampaikan, bahwa kegiatan ini sekaligus sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terbaru tentang pembentukan perubahan perilaku terhadap lembaga kemasyarakatan Kelurahan di Kota Pangkalpinang, terkait sistem dan metode kerja yang kini telah berbeda dari sebelumnya.
“Jadi nanti Posyandu ini berdiri sendiri, kalau dulu tergabung di dalam Pokja IV PKK tetapi Bunda posyandunya tetap, jadi dia terpisahkan nantinya,” ujarnya.
Budi menilai, bahwa hal ini merupakan langkah yang sangat baik agar sistem kerja lembaga tersebut dapat terfokus dan tersistematis, utamanya pada penanganan program prioritas Stunting dan Lansia.
“Biar tidak tercampur antara PKK dan Posyandu. Karena Posyandu ada Lansia, ada Balita, jadi biar mereka fokus,” jelas Budi.
“Memang kita harus melihat dari segi angka kematian, kita harus mulai dari sekarang. Mengajak ibu-ibu bapak-bapak Lansia, terutama pada senam dan datang ke Posyandu, supaya tahu dengan usia mereka sekarang ini harus konsumsi apa, terus berat badannya berapa, jadi dia kembali seperti balita,” lanjutnya.
Selain itu, Budi juga menambahkan bahwa pihaknya berencana menaikkan insentif kader Posyandu di bulan Oktober mendatang, menjadi Rp. 200 Ribu dari sebelunnya Rp. 100 Ribu.
“Karena mereka sudah membantu kita dalam memberantas Stunting, mudah-mudahanhan, di tahun berikutnya bisa meningkat, karena Posyandunya banyak, laporannya juga banyak Puskesmas, juga memakai tenaga mereka terus, ” pungkasnya. •agus priadi
