PANGKALPINANG, HR – Penjabat Wali Kota Pangkalpinang berikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yang salah satunya yaitu menanggapi Raperda tentang penyelenggaraan kota layak anak pada Rapat Paripurna Ketiga Belas Masa Persidangan II Tahun 2024 di Ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang, Rabu (13/3/2024).
“Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 telah dilaksanakan Agenda Rapat Paripurna Kedua Belas Masa Persidangan II Tahun 2024 DPRD Kota Pangkalpinang, dimana didalam acara tersebut Wali Kota Pangkalpinang telah menyampaikan Penjelasan Terhadap 3 (tiga) Raperda yang diajukan oleh Eksekutif kepada Legislatif”, ujar Pj Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan.
Tiga Raperda yang dimaksud terdiri dari :
Rancangan Peraturan Daerah tentang Registrasi Surat Tanah;
Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; dan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Pangkalpinang.
“Atas penjelasan yang telah disampaikan tersebut, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi baik dalam bentuk masukan, saran, dukungan dan pertanyaan dari masing-masing fraksi-fraksi atas Pemandangan Umum Raperda yang telah disampaikan,” terangnya.
Adapun masing-masing fraksi yang telah menyampaikan pemandangan umum, adalah sebagai berikut :
Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar;
Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat;
Pemandangan Umum Fraksi Partai NasDem; dan
Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra;
Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan;
Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan; dan
Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
Lebih lanjut Lusje meneruskan, berkenaan dengan pemandangan umum yang telah disampaikan oleh Fraksi PPP, Partai Gerindra dan Fraksi Partai Golkar, dan Partai Demokrat DPRD Kota Pangkalpinang, terkait tentang penyelenggaraan kota layak anak.
Berkenaan dengan pertanyaan mengenai Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, dari ke-4 (empat) Fraksi, dapat kami sampaikan bahwa :
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Untuk menangani anak yang putus sekolah di pendidikan formal, maka langkah yang diambil adalah anak didaftarkan kembali ke sekolah di pendidikan non formal. Untuk peserta didik dari keluarga kurang mampu Pemerintah Kota Pangkalpinang menyediakan bantuan yang terdiri dari :
- biaya personil peserta didik (beasiswa) SD Rp1.000.000,00 (satu juta) per orang dan SMP Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang;
- pengadaan perlengkapan siswa terdiri dari 1 (satu) paket perlengkapan belajar.
Fraksi Gerindra
Untuk mengatasi polemik terkait sistem zonasi pendidikan yang diterapkan saat ini, diperlukan komitmen dan integritas yang tinggi bagi stackholder dalam melaksanakan program zona tersebut dan memastikan bahwa anak-anak yang berdampak harus dapat bersekolah sebagai pemenuhan haknya dalam bidang pendidikan.
Fraksi Demokrat
Adapun upaya perlindungan anak dari bahaya media sosial, jam malam dan penyalahgunaan narkoba. upaya perlindungan anak dari bahaya media sosial antara lain :
- membatasi waktu anak dalam menggunakan handphone/gawai dan media sosial;
- manfaatkan fitur perlindungan teknologi; dan
- patuhi pedoman yang ditawarkan oleh perusahaan media sosial.
Lusje memaparkan, upaya perlindungan anak dari jam malam bertujuan untuk mengatur anak tidak keluar rumah pada malam hari dan mencegah keterlibatan anak dalam tindak kriminal kejahatan jalanan pada malam hari. Upaya perlindungan anak dari penyalahgunaan narkoba dapat dimulai dari keluarga dengan beberapa cara yaitu :
- memberikan penghargaan untuk prestasi sekecil apapun;
- memberikan sanjungan dan teguran secara berimbang;
- memberikan ruang untuk menyampaikan pendapat; dan
- mengajari anak dengan contoh bukan dengan teori.
Fraksi Golkar
Kebijakan Kota Layak Anak berdasarkan RAD antara lain rencana dibangunnya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang akan dibangun di berbagai wilayah. Inisiatif lainnya dari beberapa perangkat daerah di 7 (tujuh) wilayah Kecamatan di Pangkalpinang seperti Sekolah Ramah Anak (SRA), Sekolah Aman Bencana (SAB), pencatatan kelahiran, serta pembentukan penguatan forum anak, Namun diakui juga bahwa pekerjaan membangun Pangkalpinang menuju KLA belum sepenuhnya terkoordinasi dan direncanakan secara baik. Inisiatif yang ada umumnya bersifat jangka pendek dan tidak sepenuhnya terintegrasi antara satu perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya sebagai suatu pendekatan terpadu dan holistik Pangkalpinang menuju KLA.
“Adapun untuk mengatasi hal ini Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang bekerjasama bersama pengampu kepentingan terkait, telah memasukan rencana Aksi Daerah kedalam dokumen perencanaan daerah dan berupaya untuk mengalokasikan anggaran, yang cukup guna mendanai kegiatan dimaksud dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Pemerintah Kota Pangkalpinang berkeyakinan akan terimplementasi dengan baik bilamana adanya dukungan pemerintah pusat yang menjadikan kegiatan tersebut menjadi kegiatan strategis nasional sebagai earmark (kegiatan yang diwajibkan),” imbuhnya.
Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Pangkalpinang, yaitu :
- Dana Alokasi Umum yang sangat terbatas, sehingga sangat dibutuhkan peran pemerintah pusat untuk menjadikan kegiatan strategis melalui dukungan alokasi anggaran khusus baik DAK Non Fisik maupun Dana Insentif Fiskal yang merupakan dana transfer dari pusat ke daerah; dan
- perlunya penguatan koordinasi lintas sektoral.
Saudara Ketua, para Wakil Ketua, para Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.
“Kami ucapkan terima kasih juga kepada fraksi-fraksi di DPRD Kota Pangkalpinang yang telah menyampaikan pemandangan umum, yaitu Fraksi Partai NasDem, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Dimana di dalam pemandangan umum tersebut telah menerima dan menyetujui terhadap ke-3 (tiga) Raperda yang diajukan ini untuk selanjutnya dibahas pada rapat Pansus di DPRD Kota Pangkalpinang. Segala bentuk catatan, masukan, dan saran yang telah disampaikan menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Kota Pangkalpinang,” tukasnya.agus priadi
