Realisasi Bidang Pendidikan dan Kesehatan APBD Jabar 2019 Jadi Sorotan

SUMEDANG, HR – Beberapa program prioritas di bidang kesejahteraan Rakyat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 menjadi sorotan Panitya Khusus (Pansus) terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun 2019.

Masalah pendidikan masih banyak yang harus dibenahi terutama sektor kebijakan SMK negeri dan swasta, terlebih saat menghadapi pendemi Covid-19. Bidang pelayanan kesehatan, dalam pemaparan bukan hanya mengeluhkan masalah anggaran tetapi lebih konkrit kebutuhan untuk pelayanan dibidang kesehatan agar lebih optimal.

Sebagaimana disampaikan Wakil ketua Pansus III DPRD Jabar Sidqon Djampi, yang menjadi catatan bagi penyusun adalah bahwa legislatif dan ekeskutif terikat oleh sumpah jabatan. Sehingga pelaporannya pun harus dilaksanakan dengan baik dan benar serta objektivitas harus selalu diterapkan.

“ASN dan Dewan harus bersinergi untuk mempertanggungjawabkan terhadap masyarakat Jawa Barat, jangan sampai diibaratkan jeruk makan jeruk,” ujar Sidqon di UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Provinsi Daerah Jawa Barat, Jalan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu (06/05/2020).

Lebih lanjut sidqon juga mempertanyakan soal indeks pembangunan pemuda yang akan menjadi catatan pada 2020 pelaksanannya nanti. Kemudian bidang Pendidikan sempat mencuat SPP gratis SMA Negeri dan SMK Negeri. “Hingga perhitungan pada tahun 2020 agar tidak ada kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta,” sebutnya.

Sementara pada saat yang sama Wakil Ketua Pansus lainnya, Yod Mintaraga. Mempertanyakan bidang kesehatan, yang tidak kalah penting tindak lanjut dari keberadaan Puskesmas 24 Jam yang hingga kini belum pasti perkembangannya. Padahal, program ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan hak kesehatan yang layak.

Dibidang pendidikan Yod menyoroti, infrastuktur penunjang pendidikan yang nyaris tidak ada realisasinya. Seperti pembangunan ruang kelas baru yang ditargetkan hingga 6000 kelas pertahunnya. Dan untuk pembangunan kobong menargetkan 3000 pertahunnya. horaz

Post Views: 25