BANDUNG, HR – Komisi III DPRD provinsi Jawa Barat yang membidangi masalah pendapatan, Investasi dan BUMD dalam Rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 yang telah diserahkan oleh Gubernur Jawa Barat dalam sidang paripurna DPRD Jabar, Senin (20/04/2020), menyoroti masalah turunnya pendapatan daerah pada tahun 2019.
Pembahasan masalah pendapatan daerah ini dilakukan bersama mitra kerjanya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat, bersama mitra kerjanya.
“Kami mengkritisi bahwa program Bapenda ini tidak ada terobosan sehingga kurang maksimal dalam pencapaian target,” ujar Ketua Komisi III DPRD Jabar Cucu Sugiyati kepada mitra kerjanya Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) yang dipimpin Kepala Badannya Hening Widiyatmoko.
Sementara masalah serapan anggaran. Sekretaris Komisi III DPRD Jabar Hasim Adnan mengatakan, masih ada angka serapan dibawah 90 persen yang artinya skema dalam perencanaan tidak dibuat secara komprehensif sehingga daya serapnya tidak maksimal, sebutnya. horas
