MAMUJU, HR – Menerima orasi yang disampaikan kepada aksi pemuda HMI di Gedung DPRD Provinsi Sulbar, mereka mempermasalahkan tentang pelayanan kesehatan di daerah ini.
Menyusul permasalahan yang dihadapi Sitti Hadara, warga Kabupaten Mamuju, tentang layanan kesehatan. Sitti Hadara sempat tersandra, akibat ketidakmampuannya melakukan administras. Termasuk soal administrasi BPJS Kesehatan.
“Sitti Hadara tersandera, dia adalah orang miskin, sehingga tidak mampu melakukan adiministrasi. Termasuk soal adiministrasi BPJS Kesehatan,” ungkap aktivitis HMI, Cabang Manakarra, Mamuju saat melakukan orasi digedung DPRD Provinsi Sulbar.
Untuk itu aktivis HMI, Cabang Manakarra Mamuju menyampaikan perlunya dewan melakukan pengawasan. Sehingga kebijakan itu, akan sampai terhadap pelayanan masyarakat.
Adanya penyanderaan seorang ibu dikarenakan ketidakmampuannya melakukan administrasi dan pembayaran, maka pihak HMI, mendesak DPRD Provinsi Sulbar, melakukan pengawalan terhadap BPJS Kesehatan dan pihak Rumah Sakit Regional Sulbar.
Kedatangan para aktivis HMI Cabang Manakarra Mamuju, diterima Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Hj Sitti Suraidah Suhardi didampingi Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abd Rahim SAg, beberapa anggota DPRD Sulbar, diantaranya Hatta Kainang SH, Ir H Abidin, Yusri Nur, Iksan Syarif, H Syarifuddin dan instansi terkait dari BPJS Mamuju, pihak Rumah Sakit Regional Sulbar, serta pihak Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Provinsi Sulbar.
Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi mengaku kaget dengan penyampaian tentang adanya masyarakat miskin yang harus tersandera akibit ketidakmampuan terhadap masalah anggaran dan BPJS Kesehatan.
Salah seorang aktivis HMI Cabang Manakarra Mamuju, Adi Syam, dihadapan ketua dan anggota DPRD Sulbar mengatakan, aspirasi yang disampaikan ini karena terdorong rasa kasihan dan peduli terhadap Sitti Hadara yang harus tersandera akibat ketidakmampuan membayar.
Untuk itu, Adi mengharapkan kepada Ketua dan anggota DPRD Provinsi Sulbar, Khususnya Komisi IV, yang membidangi kesehatan dapatlah memediasi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Sitti Hadara.
“Kami berharap kepada para anggota DPRD Sulbar, untuk mengawal masalah ini sehingga tidak ada lagi Sitti Hadara berikutnya, yang harus tersandera akibat ketidakmampuan membayar BPJS Kesehatan, akibat kemiskinan. DPRD dan Pemprov Sulbar, harus berperan terhadap setiap masalah kemiskinan di daerah ini, karena berdampak pada ketidakmampuan berobat,” ujar Adi Syam.
Pihak Rumah Sakit Regional Sulbar, melalui Bidang Pelayanan Rumah Sakit Regional, Nur Wardi menjelaskan, pasien atas nama Sitti Hadara masuk di UGD dan pertama-tama membawa BPJS Kesehatan. Setelah dicek, kartu BPJS nya tidak berfungsi lagi.
Namun pihak rumah sakit regional tetap melayani dengan baik. Perawatan tetap dilakukan terhadap pasien Sitti Hadara tersebut dan dilakukan pembedahan dalam pelayanan. Pihak Sitti Hadara siap ditandatangani pada pasien umum.
“Pasien tersebut telah dikeluarkan dan sudah diantar ke rumah. Biayanya ditanggung Gubernur Sulbar, Hj Ruskati. Beliau yang telah menyelesaikan masalah tersebut,” papar Nur Wardi Nur.
Begitu pula pihak BPJS Kesehatan Mamuju, mengakui kalau kartu BPJS Kesehatan atas nama Sitti Hadara tidak aktif sejak tahun 2019. Sehingga perlu Dinas Sosial mendatanya. Karena Sitti Hadara, ini termasuk orang tidak mampu atau miskin. tia
