BADUNG, HR – Dalam pembukaan acara The 3rd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (04/09/2019), Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla menekankan peran parlemen dalam pembangunan berkelanjutan.
Ia menyampaikan bahwa kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Kerja Sama antar Parlemen (BKSAP) DPR RI merupakan bentuk upaya parlemen dari berbagai negara untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman terkait penanganan permasalahan di negara masing-masing dalam kerangka besar pembangunan berkelanjutan.
Kemajuan dapat dicapai dengan adanya kerjasama anatara semua pihak, kita berasama2 untuk mengurangi ketidak adilan dengan mengurangi konflik sosial, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dapat tercapainya rasa keadilan sosial, Indonesia sendiri telah bekerja keras mengatasi hal tersebut.
“Parlemen memiliki peran yang penting baik perencanaan dan penganggaran didalam negara yang menganut keseimbangan antara Yudikatif dan Legislatif diantaranya Negara Indonesia sendiri dan negara di seluruh dunia.” tekan Jusuf Kalla.
Penekanan ini diakui oleh Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo sebagai komitmen bagi DPR RI serta parlemen dari negara lainnya bahwa pencapaian target pembangunan berkelanjutan memang harus didukung oleh berbagai pihak utamanya tubuh parlemen itu sendiri.
“Indonesia sangat berkomitmen terhadap implementasi pembangunan berkelanjutan, karena itu pada Juli 2019 DPR RI bersama pemerintah hadir pada pelaporan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Markas Besar PBB, New York.” terang Soesyanto.
Forum yang telah memasuki tahun ketiga ini, selain menjadi wadah bagi para pimpinan dan anggota parlemen dari berbagai negara untuk berdiskusi dan berbagi, juga merupakan bentuk komitmen para peserta untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan yang maksimal.
“Mempertimbangkan peran penting parlemen dalam pemberlakuan undang-undang, pengadopsian anggaran, dan memastikan akuntabilitas untuk implementasi komitmen kita yang efektif, kami berharap forum ini dapat memperkuat upaya parlemen untuk mencapai Sasaran untuk kemakmuran rakyat pada 2030. Bukan hanya tempat untuk bertukar pandangan, tetapi untuk memperkuat komitmen parlemen dalam pengarusutamaan SDG.” tutup Ketua Badan Kerja Sama antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Nurhayati Ali Asegaf.
Forum yang akan berlangsung hingga 5 September 2019 ini akan membahas topik-topik seperti bagaimana infrastruktur dan inovasi industri dapat menumbuhkan peluang yang setara, memastikan akses pedesaan ke pasokan air bersih, sanitasi dan hygine, serta meningkatkan Kemitraan menuju Pembiayaan Inklusif. gina