TAKALAR, HR — Diduga dipicu terbitnya dan beredarnya gambar SK terkait Plt Desa Laikang, Kecamatan Marbo di medsos yang tidak sesuai dengan hasil Petisi Warga, maka beberapa aktivis , pemuda dan masyarakat menyoroti dan akan melakukan aksi demo pada hari Selasa (4/12/2019).
Beberapa masyarakat, tokoh pemuda yang tergabung dalam FORMAL ( Forum Interaksi Masyarakat Laikang) berencana akan mendatangi kantor DPRD Kabupaten Takalar. Mereka bertujuan akan melakukan aksi terkait penolakan mereka terhadap SK pengangkatan Plt (pejabat sementara) Kepala Desa Laikang yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten setempat, yang dinilai tidak menghargai hasil petisi masyarakat. Karena diduga ada permainan politik di dalamnya oleh camat beserta kroni-kroninya
Penolakan ini berdasarkan hasil konsolidasi dengan beberapa tokoh masyarakat Laikang. Sebab, melalui petisi masyarakat sebelumnya sudah mengusulkan figur terbaik untuk menjabat Pjs di Laikang. Namun usulan mereka itu tidak diindahkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan keinginan masyarakat.
Saat dihubungi tim media, Ansar selaku juru bicara FORMAL membenarkan akan ada aksi di DPRD Takalar.
” Ya, kami akan turun, figur yang terbaik sudah kami ajukan sebagaimana yang tercantum dalam petisi, tapi Pemkab setempat menunjuk dan mengangkat figur lain dan menghianati aspirasi masyarakat Desa Laikang ” tegas Ansar.
“Kami akan menuntut pembatalan pengangkatan sdr Syafaruddin S.Sos, M.Si, karena dikhawatirkan tidak mampu bersikap netral atau telah terkontaminasi misi untuk pilcaleg 2019.Jelas ini akan menciptakan instabilitas di desa” tambah Ansar.
Antho, Aktivis Mahasiswa yang juga pemuda asal Desa Laikang menyampaikan rasa kecewanya kepada pemerintah yang dianggap tidak mempertimbangkan hasil aspirasi masyarakat Desa Laikang.
“Kami Kecewa terhadap pemerintah yang telah mengabaikan petisi warga Desa Laikang yang diduga penuh dengan kepentingan politik.
“Dengan hal tersebut harimau jalanan akan kembali turun gunung, merongrong pemerintahan yang mengabaikan petisi rakyat” tegas Antho
Begitu juga Aktivis senior sekaligus sala satu tokoh masyarakat Desa Laikang, Dirman Danker yang menganggap pemerintah Takalar tidak mempertimbangkan petisi yang direkomendasikan masyarakat Desa Laikang.
Saat dikonfirmasi Dirman Danker melalu selulernya mengatakan tidal menolak, cuma bupati tidak menelaha.
“Kami sebenarnya tidak menolak Plt, cuman kok bupati tidak menelaah atau apalah namanya, rekomendasi yang diusulkan. Masa petisi yang di tanda tangani oleh sekitar 200 an, dari perwakilan warga terabaikan begitu saja. Dan mengeluarkan SK yang terindikasi Plt titipan politik untuk pilcaleg 2019,” bebernya.
“Maaf kalo komentar saya ini keliru, tabe.Dan kepada bapak bupati Takalar yang terhormat tolong ditelaah kembali keputusan ini pak. Karena saya pribadi ngeri melihat dan mendengar sikon yang ada di desa Laikang saat ini. Walaupun saya sekarang berada di Kalimantan, tetapi dengan hal ini, maka saya akan kembali bergabung dengan aktivis, pemuda masyarakat dan mahasiswa yang ada di Desa Laikang untuk aksi,” ucapnya via seluler.
Tetapi, saat Camat Marbo berusaha dikonfirmasi dengan mendidatangi tempat kerjanya. Dan dihubungi melalui selulernya tidak merespon. kartia
