Anggaran STPP Malang Rawan Kebocoran: ‘KPRI Aneka Guna’ Monopoli Lelang Makan – minum

SURABAYA, HR – Pengelolaan anggaran di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang mendapat sorotan publik. Indikasi adanya aroma korupsi atau bancaan uang rakyat di Sekolah Tinggi yang bernaung dibawah Kementerian Pertanian tersebut sangat kental, terutama pada pengadaan makan minum (mamin)/konsumsi mahasiswa yang diadakan setiap tahunnya.

Berdasarkan data yang tertera didalam SIRUP LKPP, anggaran yang dikelola STTP Malang hanya tertera mulai tahun 2015-sekarang, sementara tahun 2013-2014 tidak ada tertera padahal pada tahun tersebut di LPSE Kementerian Pertanian ada beberapa paket yang tertera didalam pelelangan umum.

Dari data yang berhasil dihimpun HR, Pengadaan Konsumsi Mahasiswa yang pendanaannya dari APBN diduga menjadi ajang bancaan oknum pejabat STPP dan kontraktor pemenang tender. Hal tersebut dapat dilihat dari pemenang tender, hampir setiap tahun KPRI Aneka Guna memenangkan tender. Selain pemenang tender yang sudah didesain, nilai penawaran juga menjadi dasar adanya dugaan korupsi berjamaah.

Untuk mata anggaran pengadaan konsumsi mahasiswa pada tahun 2013, tidak ada tertera pada SIRUP LKPP, tetapi muncul di data pelelangan LPSE Kementerian Pertanian.

Berdasarkan data LPSE Kementerian Pertanian, Pengadaan Konsumsi Mahasiswa STPP Malang, bagian bulan Oktober, November, Desember Tahun 2013 HPS Rp 873.012.000, dimenangkan oleh KPRI Aneka Guna dengan nilai penawaran Rp. 873.012.000,- (100% dari HPS).

Tahun Anggaran (TA) 2014, untuk Paket Pengadaan Konsumsi Mahasiswa STPP Malang Bulan Januari-Desember 2014, HPS Rp. 2.869.104.000, dimenangkan oleh CV. Sidodadi Katering dengan nilai penawaran Rp. 2.459.232.000, sementara KPRI Aneka Guna sebagai pemenang cadangan dengan nilai penawaran Rp. 2.807.623.200 (98%).

Pada TA 2015, untuk paket Pengadaan Konsumsi Mahasiswa STPP Malang Bagian Bulan Januari-Maret 2015, HPS Rp. 989.688.000,- , KPRI Aneka Guna menjadi pemenang dengan nilai penawaran Rp. 883.650.000,- (90% dari HPS).

Sementara pada TA 2016 untuk paket pengadaan konsumsi terdiri dari dua paket, yaitu :

1. Pengadaan Konsumsi Mahasiswa STPP Malang Triwulan II Tahun 2016, HPS Rp. 467.764.000,-, pemenang KPRI Aneka Guna dengan nilai penawaran Rp. 441.186.500,- (95% dari HPS)

2. Pengadaan Konsumsi Mahasiswa STPP Malang Bagian Bulan Juli-Desember Tahun 2016, HPS Rp. 1.607.848.000,-, pemenang KPRO Aneka Guna dengan nilai penawaran Rp. 1.534.764.000,- (95% dari HPS).

Apabila dicermati ilustrasi diatas, kemenangan KPRI Aneka Guna yang beralamat sama dengan STPP Malang yakni Jalan Dr. Cipto 144A Bedali Lawang Malang terindikasi “by design”.

Publik juga menilai, para pejabat STPP Malang tidak transparan dalam mempublikasikan anggaran yang dikelolanya, hal ini terlihat dari cara mengisi Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada SIRUP LKPP yang terkesan asal-asalan, contohnya dari data yang dipublikasikan tahun 2015-2016. Pada TA 2015 Pengadaan Konsumsi Mahasiswa (542 siswa) tertera pagu Rp. 1.216.089.000,- padahal saat dieksekusi nilai pagunya melorot menjadi Rp. 989.688.000,- (selisih Rp. 226.400.000,-).

Sementara di dalam RUP TA 2016 , untuk paket Konsumsi Mahasiswa Triwulan II Tertera nilai pagu Rp. 1.223.222.000,-, saat dilelang nilainya menjadi Rp. 467.764.000,- (selisih Rp. 755.458.000,-), dan paket Konsumsi Mahasiswa Bagian Bulan Juli-Desember 2016 tertera nilai pagu Rp. 1.164.812.000,-, saat dilelang nilai pagu membengkak menjadi Rp. 1.607.848.000,- (penambahan nilai pagu Rp. 443.036.000,-).

Dengan tidak akuratnya perhitungan nilai rencana dengan nilai anggaran yang dieksekusi, publik pun menduga kuat Ketua STPP Malang yang juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diduga tidak transparan dalam mengelola anggaran.

Berangkat dari adanya dugaan pemenang tender “by design” dan pengelolaan anggaran di STPP Malang yang tidak transparan, HR akan melayangkan surat konfirmasi.

“Apabila Ketua STPP Malang tidak mau transparan, akan kami laporkan ke Kejati Jawa Timur”, ancam Togi Nababan selaku Koordinator LSM PERKASA saat diminta pendapatnya selaku penggiat anti korupsi Jawa Timur kepada HR.

“Bagaimana mungkin STPP akan mencetak mahasiswa yang mempunyai jiwa bersih apabila praktek- praktek dugaan penyimpangan anggaran telah di pertontonkan para oknum pendidiknya” ujar Togi Nababan seakan keheranan. ian