DEPOK, HR — Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau perkembangan koperasi dan UMKM binaan di Kota Depok guna memastikan efektivitas program pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Lina Ruslinawati, menekankan pentingnya adaptasi teknologi bagi koperasi dan pelaku usaha mikro agar tetap mampu bersaing di pasar yang dinamis.
“Koperasi dan UMKM harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan dan mampu berkembang,” ujarnya saat kunjungan kerja ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok, Rabu (8/4/2026).
Ia juga mendorong penguatan tata kelola kelembagaan koperasi agar tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha konvensional, tetapi mampu bertransformasi menjadi lembaga kemitraan investasi yang modern.
Lina menilai Kota Depok memiliki potensi besar dengan kontribusi UMKM yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Karena itu, sinergi antara kebijakan pemerintah provinsi dan implementasi di tingkat kota harus berjalan selaras.
“Kami ingin memastikan koperasi dan UMKM binaan mendapatkan pendampingan yang tepat sasaran,” jelasnya.
Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan monitoring sekaligus menghimpun data terkait perkembangan koperasi dan usaha mikro binaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kota Depok.
Dalam kesempatan tersebut, DKUM Kota Depok memaparkan sejumlah capaian, termasuk perkembangan program Wirausaha Baru (WUB) dan pemberdayaan perempuan pengusaha.
Data penyerapan tenaga kerja serta peningkatan omzet pelaku usaha menjadi perhatian utama dalam pembahasan.
Komisi II DPRD Jabar juga membahas sejumlah tantangan, seperti perluasan akses pemasaran dan standarisasi produk melalui program Rumah Kemasan yang tengah dikembangkan Pemkot Depok.
Hasil kunjungan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi DPRD Jawa Barat dalam menyusun kebijakan anggaran dan regulasi ke depan.
“Komisi II berkomitmen mendorong program inovatif untuk memperkuat daya saing koperasi dan UMKM di Jawa Barat, khususnya di Depok sebagai salah satu pusat ekonomi kreatif,” tutup Lina. horaz
