GOWA, HR — Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menegaskan pentingnya sumber daya manusia (SDM) berintegritas dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas. Hal itu ia sampaikan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) pengembangan kompetensi SDM berbasis Learning Management System (LMS), Rabu (1/4/2026).
Kegiatan yang digelar Komisi Pemilihan Umum tersebut berlangsung di Baruga Tinggimae, Rumah Jabatan Bupati Gowa.
Menurut Husniah, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga oleh manusia yang menjalankannya.
“Demokrasi tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi oleh integritas, kapasitas, dan kesadaran kolektif para penyelenggaranya,” ujarnya.
Husniah menilai pemilu bukan sekadar agenda rutin, melainkan ujian kepercayaan publik sekaligus cerminan kematangan demokrasi. Karena itu, peningkatan kualitas SDM menjadi hal yang mutlak.
Ia mengapresiasi langkah KPU RI yang menghadirkan Learning Management System (LMS) sebagai solusi pembelajaran yang adaptif dan berkelanjutan di era digital.
“LMS menjadi ruang belajar tanpa batas yang dapat menjembatani pengetahuan dan praktik, serta melahirkan penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas,” katanya.
Meski demikian, Husniah mengingatkan bahwa teknologi hanya berperan sebagai alat. Ia menekankan komitmen, kejujuran, dan tanggung jawab tetap menjadi faktor utama dalam menjaga marwah demokrasi.
Ia berharap forum tersebut menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang dapat diimplementasikan secara nyata untuk mewujudkan pemilu yang transparan, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.
Sementara itu, anggota KPU RI, Parsadaan Harahap, menjelaskan FGD ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan nasional yang sebelumnya digelar di Lampung dan akan dilanjutkan di Bengkulu.
Menurut Parsadaan, forum tersebut bertujuan merancang sistem pelatihan digital di lingkungan KPU, mulai dari modul, sistem, hingga tata kelola dan anggaran.
Di tempat yang sama, Ketua KPU Gowa, Fitra Syahdanul, mengatakan peserta FGD berasal dari 38 provinsi di Indonesia.
Ia menambahkan, hasil diskusi akan menjadi rekomendasi dalam penyusunan regulasi kepemiluan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional DPR RI, khususnya Komisi II.
Melalui FGD ini, diharapkan lahir strategi pengembangan SDM kepemiluan yang adaptif terhadap perubahan zaman serta mampu memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia. kartia
