PANGKALPINANG, HR — Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan komitmennya memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dengan menyampaikan langsung berbagai persoalan strategis kepada pemerintah pusat.
Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, menyampaikan hal tersebut saat mengikuti forum “Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah” bersama Kementerian Dalam Negeri RI secara virtual, Rabu (1/4/2026).
Forum ini melibatkan 11 kabupaten/kota terpilih sebagai wadah untuk menyampaikan kondisi riil daerah sekaligus kebutuhan strategis kepada pemerintah pusat.
Dessy menegaskan, otonomi daerah harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar kewenangan administratif.
“Otonomi daerah bukan hanya soal kewenangan, tetapi harus menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Dessy juga mengungkap sejumlah tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Pangkalpinang. Salah satunya terkait penguatan kapasitas pimpinan daerah yang dinilai masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Ia menyebutkan, hingga kini belum tersedia pelatihan atau pendidikan dan pelatihan (diklat) khusus bagi pimpinan daerah, meskipun masa jabatan telah berjalan sekitar lima bulan.
Selain itu, persoalan fiskal turut menjadi perhatian, terutama terkait beban Tunjangan Khusus Daerah (TKD) dan belanja pegawai yang masih menjadi tantangan di banyak daerah.
Dessy juga menyoroti belum adanya kejelasan status kepulauan bagi Kota Pangkalpinang. Padahal, seluruh kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah lebih dulu menyandang status tersebut.
“Seluruh kabupaten di Bangka Belitung sudah berstatus kepulauan, sementara Pangkalpinang belum,” katanya.
Di sektor ekonomi, rencana pengembangan kawasan industri melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga masih menghadapi kendala. Hingga saat ini, perizinan dari pemerintah pusat belum rampung.
“Kami sudah menyiapkan kawasan industri, tetapi izin dari pemerintah pusat belum tersedia,” ujarnya.
Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap berbagai persoalan tersebut segera mendapat respons agar tidak menghambat pembangunan daerah.
“Kami berharap ada respons cepat dari pemerintah pusat karena ini menyangkut keberlanjutan pembangunan di Pangkalpinang,” kata Dessy. agus priadi
