TAKALAR, HR — Aksi unjuk rasa yang digelar Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Gowa di depan SPBU Kalampa, Jalan Poros Takalar, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Sabtu (14/2/2026), memicu sorotan publik. Sejumlah pihak menilai aksi tersebut tidak murni menyuarakan aspirasi masyarakat, tetapi diduga berkaitan dengan kepentingan pribadi.
Massa membakar ban di halaman SPBU saat lokasi masih melayani penjualan BBM. Tindakan itu sempat memicu kepanikan karena warga khawatir api menyambar fasilitas pengisian bahan bakar.
Seorang karyawan SPBU Kalampa mengatakan aksi tersebut merugikan operasional. Selain menurunkan jumlah pembeli, pembakaran ban di area SPBU dinilai sangat berbahaya.
“Kami sangat was-was karena SPBU sedang beroperasi. Untung warga dan karyawan cepat memindahkan ban yang terbakar ke luar area,” ujarnya, Minggu (15/2/2026).
Pihak SPBU menegaskan tidak ada unsur premanisme. Karyawan hanya berupaya mencegah potensi kebakaran dengan memindahkan ban ke badan jalan.
Informasi yang beredar menyebut aksi berkaitan dengan distribusi solar. Sekretaris SAPMA PP Gowa, Daeng Lewa, disebut memiliki hubungan keluarga dengan pengusaha solar bernama Daeng Jiwa, yang sebelumnya rutin mengambil solar di SPBU tersebut.
Karyawan menjelaskan Daeng Jiwa beberapa kali tidak mengikuti prosedur pengisian menggunakan jeriken dan diduga memaksakan pengisian di luar aturan. Karena itu, pihak SPBU menghentikan pelayanan.
“Kami melayani pengisian solar sesuai rekomendasi desa atau kelurahan serta barcode terdaftar. Semua mengikuti aturan,” tegas karyawan.
Penanggung jawab SPBU Kalampa, Basir, juga menerima pesan WhatsApp bernada tekanan sebelum aksi terjadi. Pengirim mengisyaratkan akan mengerahkan massa dari Makassar jika persoalan tidak diselesaikan.
Warga sekitar turut menyayangkan aksi tersebut. Salah satunya, Daeng Tangnga, menilai demonstrasi itu tidak mewakili kepentingan publik.
“Di Takalar ada beberapa SPBU. Kenapa hanya SPBU Kalampa yang didemo? Ini terlihat seperti ada kepentingan pribadi,” ujarnya.
Warga berharap semua pihak menyelesaikan persoalan distribusi BBM melalui mekanisme resmi tanpa aksi yang berpotensi membahayakan fasilitas umum.
Hingga berita ini diturunkan, pihak SAPMA PP Gowa belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut. kartia
