PANGKALPINANG, HR — Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pelayanan Kesehatan dan Sinergitas Data Kuota BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait, Rabu (4/2/2026).
Rakor ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sekaligus memastikan validitas dan sinkronisasi data kepesertaan BPJS Kesehatan. Melalui kegiatan ini, Komisi IV mendorong pelayanan kesehatan yang merata, optimal, dan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV DPRD Babel menegaskan pentingnya keterpaduan data antara pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Data yang terintegrasi dinilai mampu mempercepat layanan serta memastikan masyarakat menerima hak pelayanan kesehatan secara tepat sasaran.
Sinkronisasi data juga berperan dalam meminimalkan kendala administratif dan mempercepat proses pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan. Dengan data yang valid, fasilitas kesehatan dapat melayani masyarakat secara lebih efektif.
Selain itu, rakor ini menjadi forum evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan yang berjalan selama ini. Peserta rapat membahas berbagai tantangan di lapangan yang dihadapi fasilitas kesehatan dan pemerintah daerah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Babel, Me Hoa, mengapresiasi rapat koordinasi antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, khususnya terkait status kepesertaan UHC prioritas.
Menurutnya, UHC prioritas memberi manfaat besar karena kepesertaan BPJS Kesehatan dapat langsung aktif saat masyarakat membutuhkan pelayanan. Namun, ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar memahami status kepesertaan yang aktif.
“Manfaat UHC prioritas sangat besar, tetapi masyarakat juga harus tahu konsekuensi dan status kepesertaannya,” ujar Me Hoa.
Ia juga menyoroti komitmen anggaran daerah. Pemerintah provinsi berharap kemandirian APBD kabupaten/kota mencapai lebih dari 20 persen tanpa mengurangi komitmen meski menerima bantuan dari APBN maupun provinsi.
“Bantuan jangan dijadikan alasan untuk menurunkan komitmen daerah,” tegasnya.
Me Hoa menambahkan, pemerintah perlu terus mengedukasi masyarakat, terutama penerima manfaat pada desil satu hingga lima. Kelompok ini menjadi prioritas yang harus mendapat dukungan bersama tanpa diskriminasi.
Rakor ini menunjukkan komitmen Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memperkuat sinergi lintas instansi demi pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. agus priadi
