LAMSEL, HR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral dan Interoperabilitas Data Statistik Sektoral, Selasa (18/11/2025), di Negeri Baru Resort, Kalianda.
Staf Ahli Bupati Lampung Selatan Bidang Keuangan, Achmad Herry, SE, MM, membuka kegiatan yang diikuti 30 peserta dari berbagai perangkat daerah. Hadir pula Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan, Anasrullah, S.Sos, MM.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Achmad Herry, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tengah menghadapi tantangan ketimpangan kualitas data antar satuan kerja, baik dari definisi, format, maupun metode pengumpulan. Kondisi itu menghambat penyusunan kebijakan yang presisi.
“Oleh karena itu, kegiatan hari ini bukan sekadar sosialisasi. Ini menjadi upaya membangun budaya data yang disiplin, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia meminta seluruh perangkat daerah bekerja berbasis data yang valid, reliabel, dan sinkron. Achmad Herry juga menegaskan bahwa penguatan kelembagaan statistik dan interoperabilitas data menjadi bagian penting dalam pembangunan sistem informasi pemerintahan yang modern, cepat, dan terhubung.
“Inilah fondasi Lampung Selatan yang lebih modern dan lebih siap menghadapi tantangan zaman,” katanya.
Kepala Bidang Statistik dan Data Elektronik Dinas Kominfo Lampung Selatan, Yofi Oktarini, SE, MM, menambahkan bahwa sosialisasi ini memastikan seluruh pihak mampu bekerja dalam ekosistem data yang terintegrasi dan terkoordinasi.
“Maksud kegiatan ini adalah penyampaian informasi, edukasi, dan penanaman kesadaran agar perangkat daerah dapat bertukar informasi serta menggunakan data secara bermakna dan aman,” jelasnya.
Sosialisasi menghadirkan dua narasumber, yakni Statistisi Ahli Madya BPS Lampung Selatan, Rudy Ramadhani Syoer, S.ST, M.Si, serta Tenaga Ahli Dinas Kominfo Lampung Selatan, Ayu Aprianti, S.Mat, M.Mat.
Menutup kegiatan, Achmad Herry mengajak perangkat daerah memperkuat kolaborasi antara BPS, Diskominfo sebagai walidata, serta seluruh OPD sebagai produsen data. “Jadikan kegiatan ini momentum memperkuat disiplin data daerah,” ujarnya. santi
