DOLOKSANGGUL, HR – Wakil Bupati Humbang Hasundutan Junita Rebeka Marbun menyampaikan surat resmi kepada DPRD Humbang Hasundutan menjelang penetapan Ranperda APBD 2026 (Senin, 17 November 2025). Surat tersebut berisi penegasan sikap serta klarifikasi terkait isu penganggaran pengadaan mobil dinas (mobdin) untuk jabatan Wakil Bupati.
Dalam keterangannya, Junita menegaskan bahwa sejak awal dirinya tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan program maupun penyusunan anggaran yang berkaitan dengan fasilitas jabatannya. Seluruh pembahasan dilakukan oleh Bupati bersama OPD terkait tanpa koordinasi kepadanya.
“Saya tidak memiliki informasi maupun keterlibatan dalam pengadaan tersebut sejak awal. Karena itu, saya perlu meluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” ujarnya.
Menolak Mobdin Demi Prioritas Desa Terpencil
Junita menegaskan bahwa ia tidak pernah mengajukan pengadaan mobil dinas pada RAPBD 2026, meskipun kendaraan dinas yang digunakannya saat ini sudah layak diganti. Ia menilai kebutuhan masyarakat jauh lebih mendesak dibanding fasilitas pejabat.
“Kebutuhan infrastruktur dasar dan pelayanan publik jauh lebih mendesak. Jika memungkinkan, alokasi anggaran itu diarahkan ke Bungus, Papatar, atau desa terpencil yang masih membutuhkan perhatian,” tegasnya.
Wabup juga mendorong penghematan dilakukan secara konsisten dan menyeluruh di seluruh OPD, termasuk pembatasan penggunaan HiAce oleh PKK, kendaraan patwal, patroli, kegiatan seremonial, hingga perjalanan dinas. Efisiensi, menurutnya, bukan hanya jargon tapi mampu membuka ruang fiskal lebih besar untuk kepentingan publik.
Fasilitas Minim, Tidak Ada Ajudan Sejak September
Junita mengungkapkan bahwa fasilitas jabatannya sangat minim. Sejak September 2025, ia tidak memiliki ajudan pribadi, tidak ada pengamanan, dan mayoritas kegiatan dijalankannya sendiri tanpa dukungan protokoler formal.
“Namun hal tersebut bukan menjadi alasan saya meminta tambahan fasilitas. Justru kondisi ini mendorong saya agar anggaran lebih difokuskan pada kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ketika ditanya soal ketiadaan ajudan, ia menyebut seharusnya anggaran tersedia.
“Saya sudah menyurati Sekda untuk meminta penjelasan, tetapi sampai hari ini belum ada tanggapan. Mungkin bisa ditanyakan langsung kepada Sekda,” ujarnya.
Ketua DPRD Apresiasi Sikap Wabup
Ketua DPRD Humbang Hasundutan, Parulian Simamora, mengucapkan terima kasih kepada Wakil Bupati karena dengan tulus menolak fasilitas tambahan dan memilih agar anggaran dialihkan untuk kepentingan masyarakat, khususnya desa-desa yang masih tertinggal.
“Saya berterima kasih kepada Ibu Wakil Bupati yang memilih tidak mengambil fasilitas dan lebih mengutamakan masyarakat. Ini sejalan dengan pokok pikiran saya untuk membangun desa-desa terpencil dan terisolir, seperti akses jalan ke Bungus yang sudah pernah saya kunjungi dan juga fasilitas publik lainnya. Pemimpin memang harus seperti ini, agar kita bersama dapat bergerak menuju cita-cita Indonesia Emas 2045,” ujar Parulian. sihar.lg
