PURWAKARTA, HR — Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Purwakarta menyoroti potensi celah penyimpangan dalam sistem E-Purchasing pengadaan barang dan jasa pada alokasi belanja modal APBD Purwakarta Tahun 2024.
Lembaga ini menduga ada indikasi permainan harga yang tidak mengutamakan penawaran terendah.
Sekretaris Pospera Purwakarta, Panuntun Catur Supangkat, mengatakan bahwa praktik yang menjadi perhatian pihaknya adalah pemilihan penawar dengan harga mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS), bukan harga terendah.
“Ini yang menjadi perhatian kami,” ujar Catur kepada Harapan Rakyat, Jumat (24/10).
Catur menjelaskan bahwa saat ini Pospera tengah mengumpulkan data dan bukti awal terkait sejumlah proyek pengadaan barang di berbagai lokasi di Purwakarta. Beberapa proyek tersebut diduga memiliki nilai anggaran yang tidak wajar.
“Kami juga mengidentifikasi pejabat pengadaan dan kelompok kerja yang terlibat dalam proses lelang tersebut,” tambahnya.
Menurutnya, langkah ini bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan transparan dan akuntabel.
Catur menegaskan bahwa belanja modal pemerintah seharusnya memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan menjadi ajang permainan harga.
“Anggaran yang besar harus berpihak pada kepentingan publik,” tegasnya.
Jika ditemukan indikasi pelanggaran yang kuat, Pospera berencana melaporkan temuan awal kepada lembaga pengawas terkait.
“Kami akan kawal agar penggunaan anggaran publik di Purwakarta tidak disalahgunakan,” tutup Catur. ids
