BANDUNG, HR – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat terus memantau pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Fokus perhatian mereka kini pada proyek perbaikan dan rekonstruksi jalan yang tengah dikebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Uden Dida Efendi, menegaskan bahwa pembangunan jalan bukan sekadar soal cepat rampung, tetapi juga mutu pekerjaan.
“Pekerjaan jangan asal jadi. Kualitas harus dijaga agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya, Senin (20/10/2025).
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menambahkan, aspek keselamatan dan sarana pendukung juga tak boleh diabaikan.
“Jalan yang bagus tapi tidak aman percuma. Keselamatan harus jadi prioritas,” ujarnya.
Uden mengingatkan pentingnya pembangunan berkelanjutan. Jalan yang sudah diperbaiki harus terus dirawat agar tidak cepat rusak.
“Jangan sampai tiap tahun tambal-sulam, anggaran habis, tapi hasilnya tidak maksimal,” katanya.
Ia berharap percepatan pembangunan infrastruktur ini benar-benar berdampak nyata bagi warga Jawa Barat.
“Jalan yang baik akan membuka akses ekonomi, sosial, dan pariwisata. Jadi, jaga kualitasnya, karena manfaatnya akan dirasakan semua,” pungkasnya.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jabar tengah menggarap 50 paket rekonstruksi jalan dengan total panjang 186,871 kilometer. Selain itu, ada 39 paket pemeliharaan berkala sepanjang 135,600 kilometer dan 11 paket perbaikan jembatan.
Pada Perubahan APBD 2025, DBMPR mengajukan tambahan anggaran untuk beberapa proyek, antara lain:
- Rekonstruksi jalan: Rp138,9 miliar
- Pemeliharaan berkala jalan: Rp68,6 miliar
- Rehabilitasi jalan: Rp7 miliar
- Rekonstruksi jalan kerjasama dengan TNI: Rp10 miliar
Langkah ini diharapkan meningkatkan kualitas jalan secara menyeluruh dan memberi manfaat jangka panjang bagi warga Jawa Barat. horaz
